Jumat, 23 Oktober 2026 WIB

Greenpeace Apresiasi Pengesahan UU Pencemaran Lintas Batas

- Kamis, 25 September 2014 23:31 WIB
278 view
Greenpeace Apresiasi Pengesahan UU Pencemaran Lintas Batas
aktivis Greenpeace menjadi saksi perusakan hutan di Provinsi Riau, Indonesia. Kebakaran hutan terus memecahkan rekor tingkat polusi udara di Singapura dan Malaysia.(Foto: greenpeace.org).
JAKARTA, PESISIRNEWS.com - Greenpeace Sea Indonesia mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, karena penanganan dan pencegahan kebakaran hutan lebih efektif dan cepat.

"Pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dapat dilakukan secara preventif, karena penanganan kebakaran tersebut dilakukan secara bersama-sama atau antarnegara ASEAN yang menandatangani undang-undang tersebut," kata Kepala Greenpeace Sea Indonesia, Longgena Ginting, di Jakarta, Kamis (25/9).

Selain itu, kata dia, undang-undang pencemaran asap lintas batas itu akan memperkuat penegakan hukum. Jadi secara legal pemerintah bisa melakukan penindakan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan asing yang melakukan pembakaran lahan gambut dan hutan.

"Selama ini, penegakan hukum kepada perusahaan perkebunan asing di Indonesia kurang bahkan tidak tersentuh, karena pengawasan dan landasan hukum yang masih lemah," ujarnya.

Menurut dia, undang-undang ini menjadi payung berbagai perjanjian kerja sama di tingkat ASEAN termasuk Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP).

"Indonesia sebagai negara dengan luas lahan dan hutan terbesar di kawasan, dapat berkerja sama dalam kerangka ASEAN dan dapat memanfaatkan bantuan internasional guna meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas," ujarnya.

Ia mengatakan, selama ini pencegahan kebakaran yang dilakukan pemerintah dinilai masih sia-sia, misalnya melakukan penyiraman dengan helikopter, pesawat terbang, hingga modifikasi cuaca yang menghabiskan anggaran besar. Ibarat membuang garam ke dalam laut.

"Api hanya padam beberapa saat, nanti beberapa bulan kering, kembali terjadi kebakaran lagi dan kondisi itu selalu terjadi setiap tahun, sehingga penanganan kebakaran ini tidak pernah terselesaikan," ujarnya.

Ia berharap, dengan disahkannya undang-undang ini menjadi langkah baru bagi pemerintah menangani masalah kebakaran ini, dan antarnegara ASEAN tidak lagi saling tuding dan menyalahkan pencemaran asap dari negara lainnya," ujarnya. (Ant) 

SHARE:
Tags
Lingkungan
beritaTerkait
Polda Riau Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan Korporasi Sawit, Kerugian Ekologis Tembus Rp187 Miliar

Polda Riau Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan Korporasi Sawit, Kerugian Ekologis Tembus Rp187 Miliar

Pj Bupati Inhil Erisman Berkomitmen Ciptakan Lingkungan Pendidikan Bebas Kekerasan

Pj Bupati Inhil Erisman Berkomitmen Ciptakan Lingkungan Pendidikan Bebas Kekerasan

Pj Bupati Inhil Tinjau Progres Pekerjaan Semenisasi Bersama Kadis Perkim

Pj Bupati Inhil Tinjau Progres Pekerjaan Semenisasi Bersama Kadis Perkim

Kadis Diskominfo Pers Inhil Trio Beni Putra Raih Program Doktor di Bidang Ilmu Lingkungan Hidup

Kadis Diskominfo Pers Inhil Trio Beni Putra Raih Program Doktor di Bidang Ilmu Lingkungan Hidup

Presiden Tekankan Pembangunan Infrastruktur harus Ramah Lingkungan

Presiden Tekankan Pembangunan Infrastruktur harus Ramah Lingkungan

Wapres Berharap Makin Banyak Perusahaan yang Jadi Agen Perubahan Lingkungan

Wapres Berharap Makin Banyak Perusahaan yang Jadi Agen Perubahan Lingkungan

komentar
beritaTerbaru