Satresnarkoba Polres Inhil Ungkap Dugaan Peredaran Sabu, Seorang Perempuan Diamankan
INDRAGIRI HILIR Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Indragiri Hilir mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis
Hukrim
(Pesisirnews.com) - Pada tahun 2022 lalu, ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar USD 200 miliar, ini 3 tahun lebih cepat dari proyeksi awal.
“Pertumbuhan ekonomi digital ini membuka lebar kesempatan bisnis bagi UMKM kita. Dengan GMV yang sebesar USD 200 miliar pada tahun lalu (2022) dipastikan bakal terus bertumbuh di tahun 2023 ini dan mendatang, ini peluang bagus yang juga harus dikawal dengan perangkat hukum yang memadai,†ujar Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, dalam keterangannya, Senin (17/4/2023).
PSI menanggapi pertemuan Bank Dunia bertema “Unlocking the Full Potential of Digital Transformation in Southeast Asia: Role of Public and Private Sector†di Washington DC pada Kamis 13 April 2023 yang baru lalu. Dalam pertemuan ini Indonesia diwakili Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Baca Juga:
“Yang menarik adalah statement Indonesia via Menkeu yang bilang bahwa ekonomi digital ikut menciptakan 160 ribu pekerjaan langsung, dan 30 juta pekerjaan tidak langsung. Lalu kontribusinya sebesar 5-10 persen terhadap PDB di kawasan Asia Tenggara, itu ditahun 2022 lalu. Ke depannya tentu bakal meningkat terus,†kata Andre menambahkan.
Kawasan ASEAN sendiri beranggotakan 11 negara: Indonesia (sejak 1967), Malaysia (1967), Singapura (1967), Thailand (1967), Filipina (1967), Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997), Kamboja (1999) dan Timor Leste (2022).
Baca Juga:
“Jangan lupa, Indonesia punya peran penting dalam posisinya sebagai ketua ASEAN. Posisi Indonesia yang memegang Keketuaan ASEAN tahun ini berkomitmen untuk terus memperkuat inklusi keuangan ASEAN, khususnya pada sektor keuangan digital. Kita sepakat dengan optimisme Menkeu untuk membangun ASEAN jadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia,†kata Andre.
“Ekonomi digital telah membuka peluang bagi pelaku UMKM, juga pelaku usaha perempuan, dan masyarakat yang selama ini dianggap miskin dan terpinggirkan untuk memperoleh akses terhadap produk keuangan formal. Ini khan bentuk pemerataan lantaran didorong oleh teknologi,†jelasnya.
“Dalam lingkungan ASEAN sudah ada platform kerja samanya, saling membantu dalam masalah yang jadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Bentuknya berupa pelatihan dan fasilitas riset, selain kolaborasi secara efektif untuk mengembangkan agrikultur dan industri yang lebih baik. Juga perluasan wilayah dagang, perkembangan transportasi, dan fasilitas komunikasi,†pungkas Andre Vincent Wenas.
(PNC/SP)
INDRAGIRI HILIR Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Indragiri Hilir mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis
Hukrim
INDRAGIRI HILIR Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir memperkuat sinergitas antar
Artikel
Tembilahan Selasa, 15 September 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Indragiri Hili
Artikel
(Pesisirnews.com) TEMBILAHAN Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur&039an (LPTQ) resmi dilantik oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil),
Artikel
Tembilahan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman, menyampaikan pidato pengantar terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancang
Artikel
TEMBILAHAN Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) terus menggesa penyelesaian dan pemanfaatan kawasan Islamic Center Inhil.
Artikel
Kempas, (14/9/2026) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, meresmikan sekaligus memimpin pengucapan sumpah/janji Anggota Badan Permusya
Artikel
INDRAGIRI HILIR Kepolisian Sektor (Polsek) Kateman, Polres Indragiri Hilir, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran
Hukrim
Indragiri HilirPolisi mengungkap dugaan pembakaran lahan di Ban Fajar, Kelurahan Amal Bakti, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (
Artikel
Pekanbaru Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau terus berkembang. Hingga Minggu (13/9/2026), Polda Riau
Artikel