DPR: Antarpemangku Kepentingan Harus Permudah Sektor Perumahan

JAKARTA, Pesisirnews.com - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menginginkan akses kepemilikan rumah bagi rakyat kecil dan kaum milenial di Tanah Air harus dipermudah dengan meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan sektor perumahan.

"Salah satu pekerjaan berat adalah setiap rakyat Indonesia harus memiliki rumah. Anggaran pemerintah harus bisa mensubsidi pembangunan rumah. Kalau itu masih berat karena anggaran terbatas, maka harus ada keringanan pinjaman yang diberikan pemerintah," kata Muhaimin dikutip dari KBRN, Selasa (18/1/2022).

Menurut Cak Imin (panggilan akrabMuhaimin Iskandar), dunia perbankan, BUMN Perumnas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus saling bersinergi membantu pengadaan rumah layak huni bagi rakyat.

Baca Juga:

• HM Yusuf Siad Anggota Komisi II DPRD Inhil Dapat Amanah Membacakan Visi Dan Misi Pada Hari Jadi Provinsi Riau Ke 69
• Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Sosialisasi Pembangunan Pasar Desa Sungai Gantang

Dia mengemukakan bahwa DPR RI pun siap mendukung penganggarannya untuk itu.

"DPR RI siap membantu kebijakan penganggaran untuk pengadaan rumah bagi rakyat. DP 0 persen bisa jadi salah satu solusi untuk mengakses perumahan murah tersebut, selain akses pinjaman perbankan yang mudah untuk perumahan," ungkapnya.

Baca Juga:

• Wakil Bupati sampaikan penjelasan Bupati terkait Ranperda administrasi pemerintahan desa dalam rapat paripurna DPRD Inhil
• Bupati Herman: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Perbankan dan Kementerian PUPR, masih menurut dia, harus menjalankan seluruh rencana pembangunan rumah yang murah dan terjangkau.

Hal tersebut, lanjutnya, karena saat ini kaum milenial dinilai termasuk kelompok yang terancam tidak punya rumah, karena tanah terbatas dan penghasilannya tidak mencukupi.

"Saya harapkan perbankan, pemerintah, PUPR, bahu membahu memberi kemudahan," ucapnya

[br]

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera melanjutkan penanganan backlog perumahan dengan penyaluran dana subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Penyaluran FLPP sudah 11 tahun, jumlahnya besar, lebih dari Rp75 triliun, angka ini bisa dipandang sebagai angka yang besar, tapi kalau dibandingkan backlog yang kita hadapi, angka ini bukan besar," kata Zainal dalam Penandatanganan Tripartit Pengalihan Pengelolaan Dana FLPP ke BP Tapera, Jumat (24/12/2021).

Pengalihan pengelolaan dana FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR ke BP Tapera menandakan pemerintah tidak mengambil jeda dalam menyediakan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

Cak Imin berharap BP Tapera dapat memenuhi target untuk membiayai 200 ribu unit rumah subsidi di 2022. (PNC)

HM Yusuf Siad Anggota Komisi II DPRD Inhil Dapat Amanah Membacakan Visi Dan Misi Pada Hari Jadi Provinsi Riau Ke 69

Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Sosialisasi Pembangunan Pasar Desa Sungai Gantang

Wakil Bupati sampaikan penjelasan Bupati terkait Ranperda administrasi pemerintahan desa dalam rapat paripurna DPRD Inhil

Bupati Herman: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Ketua DPRD Inhil Pimpin Rapat Rapat Paripurna Ke 11 Masa Persidangan VI Tahun 2026

H M Yusuf Said Anggota Komisi III DPRD Inhil Menghadiri Rakor Koperasi Merah Putih