Tes Baca Alquran untuk Capres Cawapres Dinilai Tak Relevan

PESISIRNEWS.COM-Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni 212 Bernard Abdul Jabbar menilai, tes baca Alquran dari Dewan Ikatan Dai Aceh kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tak relevan diterapkan di tingkat nasional.

Penerapan itu, kata dia, lebih tepat di tingkat provinsi seperti Aceh. Terlebih, Aceh merupakan salah satu yang menerpakan syariat Islam.

Baca Juga:

• Monyet Liar Resahkan Warga Parit 13 Tembilahan, Tim Gabungan TNI-Polri dan Pemkab Inhil Bergerak Cepat
• Jaga Marwah Keamanan Negeri, TNI-Polri Sabak Auh Satukan Langkah Lewat Silaturahmi Kamtibmas

"Kalau di sana wali kota, bupati atau gubernur ya bisa saja diterapkan aturan tes bacaan Alquran-nya," kata Bernard dalam keterangannya, Selasa (1/1).

Baca Juga:

• Perkuat Sinergitas, TNI, Polri, dan Kejaksaan Indragiri Hilir Gelar Silaturahmi di Kejari Tembilahan
• Ribuan Warga Padati Lapangan Gajah Mada, Bupati H. Herman Hadiri Malam Puncak HUT TNI ke-80

Untuk itu, dia menganggap tes yang diajukan Dewan Ikatan Dai Aceh belum perlu diterapkan. Karena, kata dia, hanya di Aceh yang memiliki peraturan seperti itu. Sehingga wajar saja, mereka menerapkan itu di sana.

"Kalau secara keseluruhan ya tentunya bahwa bisa nanti ke depannya itu wajib bagi Muslim yang jadi calon itu untuk tes baca Alquran, tapi memang untuk saat ini belum bisa dilakukan dulu," lanjutnya.

Pelaksanaan tes baca Alquran untuk capres, lanjut dia tidak perlu diperdebatkan lagi. Terlebih, kata dia, penerapan usulan itu juga bakal memunculkan persoalan yang cukup kompleks.

"Sekarang kalau tes baca Alquran, misalkan, kalau dua-duanya enggak bisa Alquran, dua-duanya mau digugurkan? Kan enggak juga," kata dia.

"Artinya melihat kondisi dan situasi kalau itu untuk Capres dan Cawapres hari ini memang belum bisa dilakukan, tapi kalau untuk ke depannya bagi yang Muslim yang memang bisa untuk itu, ya bisa dilakukan tes untuk itu," kata dia melanjutkan.

Karena, lanjut dia, apabila kepala negara berbeda keyakinan dari umat mayoritas apakah itu tetap diterapkan? Terlebih lagi, tidak ada Undang-undang yang mengatur mengenai tes baca Alquran.

"Misalkan nanti ada yang beragama lain, kan juga enggak harus, ini kan UU yang diberlakukan tidak ada syarat-syarat Capres harus baca Alquran, enggak ada dalam UU Pemilu yang kemudian dilakukan. Kalau misalnya dilakukan mungkin kalau orang Nasrani jadi Capres apakah akan juga dites dengan Injil, atau gimana? kan enggak juga," kata dia.

Terpisah, politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, isu agama tak etis lagi diperdebatkan dalam Pilpres 2019.

"Tentu kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi undangan itu. Tapi saya rasa isu agama tidak usah diperpanjang lagi, karena empat kandidat Capres-Cawapres-nya Muslim semua. Tanggal 15 kita gak mungkin datang, karena Pak Prabowo sedang istirahat menyiapkan tim," kata Andre.

Monyet Liar Resahkan Warga Parit 13 Tembilahan, Tim Gabungan TNI-Polri dan Pemkab Inhil Bergerak Cepat

Jaga Marwah Keamanan Negeri, TNI-Polri Sabak Auh Satukan Langkah Lewat Silaturahmi Kamtibmas

Perkuat Sinergitas, TNI, Polri, dan Kejaksaan Indragiri Hilir Gelar Silaturahmi di Kejari Tembilahan

Ribuan Warga Padati Lapangan Gajah Mada, Bupati H. Herman Hadiri Malam Puncak HUT TNI ke-80

Ziarah Nasional HUT TNI ke-80, Wabup Inhil Ajak Generasi Muda Hargai Jasa Pahlawan

Berkah Ramadhan, Keluarga Besar TNI dan Polri di Tembilahan Bagikan Takjil Gratis