Pesisirnews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat akan mengkaji jenis pelanggaran yang terjadi dalam debat publik putaran kedua Pilgub Jabar dalam waktu tujuh hari ke depan.
Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jawa Barat Yusuf Kurnia mengatakan, jika nantinya ditemukan adanya unsur pelanggaran, maka sanksi terberat yang akan diterima berupa pidana ataupun administrasi.
Termasuk, kemungkinan membatasi jumlah pendukung yang akan hadir dalam debat selanjutnya nanti.
Baca Juga:
"Tentu pengawas pemilu punya kewenangan. Nanti kita jadikan dalam tempo tujuh hari, apakah ini akan jadi dugaan pelanggaran atau tidak," ujar Yusuf, usai pelaksanaan debat, di Depok, Senin (14/5/2018).
"Kita tentukan dan nilai peristiwa ini secara komprehensif, apakah ada dimensi pelanggaran kampanye, apakah ada unsur pidananya, apakah ada dimensi administrasinya," tambahnya.
Baca Juga:
Yusuf menambahkan, setelah dilakukan pengkajian, pihaknya akan menyerahkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat untuk segera ditindaklanjuti.
Menyangkut aturan main, sambung dia, seharusnya jika berbicara soal pilkada maka konteks yang harus dibicarakan adalah soal kepilkadaan.
"Kalau Pilpres kan belum. Secara etis, seharusnya punya kearifan untuk tidak masuk ke dalam wilayah yang punya kepekaan itu. Sehingga tidak menyulut kepada masing-masing pihak," sebutnya.
Sebelumnya, kericuhan terjadi jelang penutupan debat publik putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018).
Pemicu kekisruhan disebabkan aksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".
Selain itu, mereka juga mengucapkan kata-kata bernada provokatif "Pilihlah nomor 3, Asyik. Kalau Asyik menang, Insya Allah 2019 kita akan ganti presiden".
Sumber Kompas.com
TEMBILAHANJajaran Polsek Kateman, Polres Indragiri Hilir (Inhil), Riau, berhasil mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu
Hukrim
Tembilahan, (27/10/2026) Penguatan tata kelola perusahaan daerah menjadi perhatian Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, dalam tahapa
Advertorial
PEKANBARU Polda Riau memusnahkan barang bukti narkotika seberat 100.554,65 gram atau sekitar 100,55 kilogram hasil pengungkapan empat kasu
Hukrim
Pekanbaru Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 34.965,91 gram atau sekitar 34,9 kilogra
Hukrim
PEKANBARU Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat mengajak insan pers memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (ka
Artikel
(Pesisirnews.com)TEMBILAHAN Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Asmadi, SH., menghadiri kegi
Advertorial
TEMBILAHAN (21/10/26)Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) berstandar internasional di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus
Berita
TANJUNG MELAYU Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mendorong penguatan status wilayah dan kepastian hukum kepemilikan tan
Advertorial
TEMBILAHAN Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pesisir, Polres Indragiri Hilir (Inhil) menyerahkan bantuan 3 (Tiga) unit mesin
Artikel
TEMBILAHAN Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa pelepasan jenazah almarhum H. Andi Rusli, Wakil
Peristiwa