JK: Aturan Ceramah di Masjid Indonesia Lebih Longgar Dibanding Negara Mayoritas Muslim Lainnya

YOGYAKARTA (Pesisirnews.com) - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) membandingkan kelonggaran aturan ceramah agama di masjid di Indonesia dengan sejumlah negara lain.

Dilansir Antara, Sabtu, menurut Kalla, pemerintah tidak mempermasalahkan jika ada penceramah yang mengkritik pemerintah dalam ceramahnya.

"Kalau kita beda, kadang-kadang ada masjid begitu (penceramah) naik mimbar langsung kritik pemerintah habis-habisan. Kalau di Malaysia, langsung ditangkap polisi. Apalagi, di Arab Saudi 10 tahun penjara itu," kata Kalla saat menyampaikan ceramah tarwih di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (31/3) malam.

Baca Juga:

• Jaga Kesyahduan Ramadhan, Ketua DMI Minta Pengeras Suara Masjid Diatur Sesuai Peruntukan
• Pasca Dicabutnya Hukum Wajib Berjilbab, Bagaimana Aturan Berpakaian Wanita di Saudi Kini?

Selain itu, Indonesia adalah satu dari dua negara di dunia yang masjidnya diperbolehkan dibangun oleh masyarakat sendiri.

"Saya kira Masjid UGM ini walaupun dibangun di kampus, dibangun bersama-sama oleh masyarakat," ujar Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.

Baca Juga:

• Ini PP 16/2022 tentang Penerima dan yang Tak Menerima THR dan Gaji ke-13 Beserta Komponennya
• Mulai Hari Ini Berlaku Aturan Baru Soal Perjalanan Domestik, Simak Persyaratannya

Sementara itu, aturan di Malaysia dan Saudi Arabia atau negara mana pun, menurut dia, semua masjid dibangun oleh negara.

Dengan demikian, karena negara yang membangun, isi khotbah dan ceramahnya harus sama dengan kebijakan negara.

"Jadi, berbahagialah umat Islam di Indonesia, kita dapat menyampaikan hal-hal yang menurut kita penting," ujar dia.

Selain itu, kata Kalla, umat Islam juga patut berbangga karena tidak ada negara di dunia yang jumlah masjidnya luar biasa banyak seperti di Indonesia.

"Lebih dari 800.000 masjid dan musala, hampir satu juta, di setiap jalan kampung pasti ada. Di Malaysia memang penduduknya 30 juta, tetapi masjid cuma 760," ujar dia.

(PNC)

Jaga Kesyahduan Ramadhan, Ketua DMI Minta Pengeras Suara Masjid Diatur Sesuai Peruntukan

Pasca Dicabutnya Hukum Wajib Berjilbab, Bagaimana Aturan Berpakaian Wanita di Saudi Kini?

Ini PP 16/2022 tentang Penerima dan yang Tak Menerima THR dan Gaji ke-13 Beserta Komponennya

Mulai Hari Ini Berlaku Aturan Baru Soal Perjalanan Domestik, Simak Persyaratannya

Kodim 0314/lnhil dan Jajaran Menerima Ceramah Bimbingan Mental, Ideologi dan Kejuangan

Bupati Inhil: Kepala Desa Wajib Sukseskan Program DMIJ Plus Terintegrasi dan Patuhi Aturan Hukum