Protes PNBP Pasca Produksi, Nelayan Rembang Geruduk Kantor DPRD

REMBANG (Pesisirnews.com) - Ratusan massa nelayan menggeruduk DPRD Rembang, Rabu (11/1/2023). Massa terdiri dari para pelaku usaha perikanan, paguyuban nelayan, buruh angkut ikan serta industri dan pengolahan ikan yang tergabung dalam Asosiasi Jaring Tarik berkantong Bhaita Adhiguna (ABA).

Aksi ini dilakukan sebagai unjuk rasa memprotes peraturan pemerintah terkait kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kapal ikan, khususnya PNBP Pasca Produksi.

Kebijakan itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca Juga:

• Andi Arief: Sandi Uno Kita Tutup Jadi Cawapres, PKS: Mungkin Saja Anies Berjodoh dengan Sandi
• Anas Urbaningrum akan Berikan Kejutan Setelah Bebas dari Lapas Sukamiskin, Selasa Besok

Massa menilai penarikan pajak sebesar lima persen untuk kapal berskala kecil dengan ukuran 5-60 GT (Gross Tonnage) dan 10 persen untuk skala menengah dengan ukuran 60-1.000 GT sangat memberatkan nelayan.

Dalam orasinya, Ketua ABA, Lestari Priyanto, menilai penarikan retribusi sebesar itu tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh para nelayan.

Baca Juga:

• Partai Demokrat Waspada, Mohon Rakyat Ikut Memantau Intervensi Politik
• Nelayan Banjiri Jalanan Kota Tegal Minta Pemerintah Tegal Tolak PNBP Pasca Produksi 10 Persen

Belum lagi ditambah tingginya harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi maupun non subsidi yang diikuti kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, membuat biaya operasional nelayan menjadi terimbas.

"Tarif sebesar itu sangat memberatkan nelayan. Ditambah lagi harga BBM subsidi dan non subsidi yang mahal membuat harga kebutuhan pokok ikut naik yang imbasnya ke biaya operasional nelayan. Jangan jadikan kami ini jadi sapi perah," ungkap Lestari dalam orasinya di depan DPRD Rembang.

"Hari ini kita buktikan kepada pemerintah daerah kepada DPR bahwa kita butuh pertolongan mereka. Mereka jangan seenaknya sendiri, ongkang-ongkang kaki, duduk di kursi parlemen dan di kursi bupati," tegas Lestari berapi-api.

Massa ditemui perwakilan DPRD Rembang, yakni Wakil Ketua DPRD Rembang, M Bisri Cholil Laqouf. Bisri Cholil dalam penyampaiannya mengatakan DPRD Rembang siap memfasilitasi nelayan dan menyampaikan sejumlah tuntutannya ke pusat. Ia pun meminta 20 perwakilan demonstran untuk berunding di dalam kantor DPRD.

"Bapak ibu sekalian, DPRD siap mendampingi panjenengan (Anda). Kami siap menyampaikan tuntutan-tuntutan. Nelayan ini penyumbang terbesar pendapatan daerah," kata Bisri Cholil.

Dari pantauan awak media, sebelumnya massa melakukan aksi long march dari TPI Tasikagung, Rembang, pukul 08.50 WIB menuju ke lokasi demo di depan kantor DPRD Rembang.

Akhirnya massa juga ditemui oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz. Saat menemui massa, Abdul Hafidz menandatangani Pernyataan Sikap Para Pelaku Usaha Perikanan Jaring Tarik Berkantong Bhaita Adhiguna yang diketuai oleh Lestari Priyanto itu.

Abdul Hafidz berjanji akan secepatnya meneruskan aspirasi dan tuntutan massa nelayan kepada pemerintah pusat.

Aksi yang sempat memacetkan arus lalu lintas itu, nampak menyibukkan pihak kepolisian dalam pengamanan maupun rekayasa lalu lintas. (PNC/rls)

Andi Arief: Sandi Uno Kita Tutup Jadi Cawapres, PKS: Mungkin Saja Anies Berjodoh dengan Sandi

Anas Urbaningrum akan Berikan Kejutan Setelah Bebas dari Lapas Sukamiskin, Selasa Besok

Partai Demokrat Waspada, Mohon Rakyat Ikut Memantau Intervensi Politik

Nelayan Banjiri Jalanan Kota Tegal Minta Pemerintah Tegal Tolak PNBP Pasca Produksi 10 Persen

Keponakan Pemimpin Tertinggi Iran Khamenei Ditangkap Usai Memprotes Rezim sang Paman

Aliansi Masyarakat Sulsel Sampaikan 5 Pernyataan Sikap Terkait Dugaan Korupsi Sekdaprov