Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Kementan Raih Opini WTP 6 Tahun Berturut-turut

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021.

Opini WTP yang diraih ini menandai pencapaian Kementan dalam mempertahankan opini audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 6 Tahun berturtut-turut.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), mengatakan pencapaian ini menjadi indikator dari kinerja tata kelola anggaran di Kementan dalam melaksanakan pembangunan pertanian.

Baca Juga:

• Bupati Herman Dukung Penuh Evaluasi BPKP, Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan Inhil
• Bupati Herman Apresiasi Tim Penyusunan LKPD, WTP Ke-10 Jadi Bukti Tata Kelola Keuangan Inhil

Dia menuturkan, pihaknya akan berupaya membenahi dan menerapkan prinsi-prinsip tata kelola keuangan secara lebih baik bagi kepentingan rakyat.

“Tidak gampang mendapatkan WTP, dan kami terbuka, kami mohon agar terus di asistensi oleh BPK, kami siap untuk bekerja lebih baik kedepan” tegas Mentan SYL pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL dan Dukungan LKBUN Tahun 2021 di Kantor BPK Jakarta, Rabu (13/7).

Baca Juga:

• Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2024 kepada BPK RI
• Pemkab Inhil Entry Meeting Bersama Tim BPK RI Perwakilan Riau

Menurut Mentan SYL, Kementan tidak mungkin mampu meraih Opini WTP selama enam tahun berturut-turut jika tidak disertai dengan sinergi dan kerjakeras seluruh jajaran di Kementan.

Dia berharap, capaian tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadirkan tata kelola yang baik pada anggaran pemerintah.

“WTP bukan simbol hebat seorang pemimpin, tapi ini adalah akumulasi kerja keras dari bawah, semua pihak dan jajaran, karena yang sangat mendasar adalah bagaimana menghadirkan administrasi yang baik,” terang SYL.

[br]

Sementara itu, Anggota IV BPK, Haerul Saleh, mengungkapkan pemeriksaan keuangan yang dilakukan pihaknya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata Kelola keuangan negara yang akuntabel dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

“BPK diberi peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara atau APBN agar dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ungkap Haerul Saleh.

Lebih lanjut dia berharap agar opini WTP ini dapat memicu kinerja keuangan pemerintah agar lebih baik sesuai dengan Undang-undang dan Instruksi Presiden.

“BPK mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pertanian, serta seluruh jajaran, yang telah berhasil mempertahankan opini WTP dan bekerja keras dalam melaksanakan Undang-undang dan instruksi Presiden,” ujarnya. (PNC/Kementan/rls*)

Bupati Herman Dukung Penuh Evaluasi BPKP, Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan Inhil

Bupati Herman Apresiasi Tim Penyusunan LKPD, WTP Ke-10 Jadi Bukti Tata Kelola Keuangan Inhil

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2024 kepada BPK RI

Pemkab Inhil Entry Meeting Bersama Tim BPK RI Perwakilan Riau

Asisten Tiga Setda Inhil Hadiri Entry Meeting BPK Provinsi Riau Terkait Pemeriksaan Kinerja Belanja Daerah

BPK Riau Angkat Bicara Terkait Pegawainya yang Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bupati Meranti