RLH tak Kunjung Dibangun, DPRD Pekanbaru Panggil Dinas Terkait

PEKANBARU, PESISIRNEWS.COM - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Perkim Cipta Karya untuk menggelar rapat kerja, karena sampai saat ini RLH tak kunjung dibangun.

Komisi IV melihat, bahwa pelaksanaan pembangunan rumah layak huni (RLH) Kota Pekanbaru tahun 2015, hingga akhir Oktober ini masih belum jelas kondisinya. Bahkan Dinas Perkim Cipta Karya mengaku saat ini pihaknya masih memverifikasi data penerima RLH tersebut.

"Kita sangat miris melihatnya, karena program RLH ini merupakan kegiatan tahunan yang sudah berjalan 4 tahun belakangan di Kota Pekanbaru ini," ungkap Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Herwan Nasri ST, Ahad (01/11/2015).

Dijelaskannya, perlambatan pembangunan ini terjadi karena koordinasi kerja yang lamban antara pihak OMS di kelurahan, kecamatan dan Dinas PU Cipta Karya. "Untuk data penerima, saya rasa tidak terlalu sulit. Karena ini pekerjaan tiap tahun. Kalau hingga November ini tidak dibangun, akan menjadi masalah nanti. Kesannya akan terburu-buru dan tidak akan optimal," kata Herwan lagi.

Herwan juga menyayangkan pihak yang terkesan memperlambat dan mempersulit pendataan penerima RLH ini. "Maka untuk lebih memastikan apa kendala mereka, kita segera memanggil Dinas Perkim Cipta Karya," ulasnya.

Sebagaimana diketahui, tahun 2015 ini jumlah RLH yang dibantu APBD murni Pekanbaru sebanyak 250 unit. Dalokasikan Rp50 juta untuk satu unit rumah. (rik)

Sukai Fan Page Facebook Pesisirnews.com, untuk mendapatkan berita terbaru. Silahkan Klik DISINI / Follow twiter klik DISINI

Wakil Bupati Yuliantini Hadiri Pelepasan Jenazah H. Andi Rusli, Antarkan Hingga ke Pemakaman di Keritang

DPRD Inhil Setujui Perubahan APBD 2026, Pemkab Sampaikan Pendapat Akhir Bupati

HM Yusuf Siad Anggota Komisi II DPRD Inhil Dapat Amanah Membacakan Visi Dan Misi Pada Hari Jadi Provinsi Riau Ke 69

Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Sosialisasi Pembangunan Pasar Desa Sungai Gantang

Wakil Bupati sampaikan penjelasan Bupati terkait Ranperda administrasi pemerintahan desa dalam rapat paripurna DPRD Inhil

Bupati Herman: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel