Rabu, 26 Agustus 2026 WIB

Ingin Dana Rp 1,4 Miliar? Ini yang Harus Disiapkan Desa

- Sabtu, 10 Januari 2015 09:30 WIB
218 view
Ingin Dana Rp 1,4 Miliar? Ini yang Harus Disiapkan Desa
 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar
 JAKARTA, PESISIRNEWS.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pemerintah akan memberikan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk desa-desa di Indonesia. Namun, ada dua hal yang harus dipersiapkan desa jika ingin mendapatkan dana tersebut. Pertama, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes), dan kedua, rencana kerja pembangunan desa (RKPdes).

"Kalau tidak ada dua hal itu, dana desa tidak bisa keluar," ujar Marwan, di Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2015). 

Ia menjelaskan, kedua syarat itu harus disiapkan agar pemerintah mengetahui program pembangunan tiap desa sehingga penggunaan dana jelas. Batas akhir penyerahan RPJMdes dan RKPdes pada April 2015.

"Masih ada tiga bulan lagi ya untuk disiapkan. Nanti diserahkan melalui kabupaten," kata Marwan. 

Lebih jauh, ia mengatakan, dana desa tersebut akan diberikan secara bertahap. Pada tahun ini, pemerintah, melalui APBN, telah meyiapkan dana sebesar Rp 19,1 triliun. Dana tersebut akan dibagi kepada seluruh desa di Indonesia. Pembagian tersebut akan disesuaikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti jumlah penduduk dan lokasi. 

"Jadi, tiap desa untuk tahun ini kurang lebih Rp 240 juta hingga Rp 270 juta. Dana tersebut akan terus diberikan secara bertahap hingga tiap desa memperoleh Rp 1,4 miliar. Di dalam Undang-Undang Desa, kucuran-kucuran uang itu dilakukan secara bertahap. Nanti diisi lewat APBN-P, APBN 2016 akan diisi lagi, sampai angka Rp 1,4 miliar," papar Marwan  KOMPAS.com 

SHARE:
Tags
Pemerintahan
beritaTerkait
Sekjen Kemendagri Tegasakan Demokrasi Konstitusional sebagai Dasar Berpemerintahan

Sekjen Kemendagri Tegasakan Demokrasi Konstitusional sebagai Dasar Berpemerintahan

Bupati dan DPRD Rohil Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2022

Bupati dan DPRD Rohil Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2022

Politisi PKS : Pemerintahan Presiden Joko Widodo Amburadul Atau Tidak Jelas.

Politisi PKS : Pemerintahan Presiden Joko Widodo Amburadul Atau Tidak Jelas.

Kantor Gubernur Kalteng dilalap Si Jago Merah

Kantor Gubernur Kalteng dilalap Si Jago Merah

Bupati Bengkalis Hadiri Pertemuan ADPM di Jakarta

Bupati Bengkalis Hadiri Pertemuan ADPM di Jakarta

DPPKAD Meranti Taja Bimtek Penyusunan APBD dan Penatausaha Keuangan

DPPKAD Meranti Taja Bimtek Penyusunan APBD dan Penatausaha Keuangan

komentar
beritaTerbaru