Mardianto: Pemindahan IPDN ke Pekanbaru Sangat Teledor

PEKANBARU, PESISIRNEWS.COM - Pengamat perkotaan Pekanbaru Mardianto Manan menjelaskan, seharusnya tata kelola dan kebijakan pemerintah harus matang dalam mewacanakan pemindahan kampus IPDN yang saat ini megah berdiri di Kabupaten Rokan Hilir.

"Tak ada angin, tak ada hujan, ini ribut mempermasalahkan pemindahan IPDN ke Kota Pekanbaru, kita kurang terima. Apapun alasannya, entah jauhlah, entah hutanlah, itu alasan saja," ungkap Mardianto saat dikonfirmasi wartawan, kemarin di DPRD Kota Pekanbaru.

Dijelaskannya, jika alasan jauh dan jarak tempuh melalui hutan, menurut Mardianto, seharusnya sejak dahulu sebelum IPDN dibangun di Rohil, Pemko Pekanbaru mengusahakan agar pembangunan kampus IPDN di ibukota provinsi yakni Pekanbaru.

"Dulu kemana keinginan Pemko Pekanbaru ini. Apakah alasan pemindahan ini karena Annas Maamun masuk penjara atau Annas Maamun tidak memberikan suntikan dana lagi atau alasan lainnya. Tetapi kita menilai hal ini sangat teledor, pemindahan tidak tergantung pada seseorang atau adanya pertukaran menteri dan sebagainya. Jangan pemindahan IPDN dari Rohil ke Pekanbaru karena aksesnya sangat jauh, pelecehan dan keluhan lainnya maka berbuahlah pemindahan IPDN di Pekanbaru, nanti di Pekanbaru terjadi pelecehan lagi dan keluhanan lainnya maka pindah lagi ke Kabupaten Kampar, jadi apakah seperti itu. Jadi saya melihat perencanaan pemindahan ini sangat tidak matang, sama saja perencanaan anak-anak dan sangat memalukan," ujar Mardianto Manan. (msf)

(rik)

Debat Capres-Cawapres di Kampus untuk Mengetahui Kompetensi sebagai Pemimpin Nasional

Anggota DPR RI Ajak Intelektual Kampus Dorong Pembangunan Desa Berbasis Data Desa Presisi

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Uang ke Komisi II DPR RI dari Kasus Korupsi Pembangunan Kampus IPDN

Bupati Inhil HM. Wardan Menjadi Irup Prosesi Pernikahan Purna Praja IPDN

Bupati Inhil HM. Wardan Beserta Istri Terima Kunjungan Praja IPDN di Kediamannya

Cegah Kekerasan Seksual di Kampus, Nadiem Terbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021