MERANTI, PESISIRNEWS.COM - Guna mengetahui kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pihak terkait lainnya dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kepulauan Meranti, Penjabat (Pj) Bupati Meranti, Drs H. Edy Kusdarwanto MM, Rabu (5/8) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopinda, bertempat di Kantor Bupati Meranti Ruang Melati, Jalan Dorak Selatpanjang.
Pada kesempatan itu, Pj. Bupati H. Edy Kusdarwanto, meminta informasi dan masukan mulai dari kesiapan penyelenggaraan Pilkada oleh KPU, Pengamana dari Kepolisian dan TNI, serta penindakan pidana dari Kejaksaan, pendanaan dari DPPKAD dan Bappeda, serta pihak terkait lainnya.
Dari informasi yang disampaikan Ketua KPU Meranti, Yusli SE, terkait penyelenggaraan Pilkada sejauh ini semua proses berjalan sesuai rencana, hanya saja sedikit terjadi perubahan pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sebelumnya berjumlah 494 yang ditebar diseluruh wilayah Kabupaten Meranti menjadi 410 TPS.
Sementara itu, Terkait pengamanan dijelaskan Wakapolres pihaknya siap menggelar Operasi Mantap, untuk mensukseskannya, Polres Meranti akan menurunkan 380 personil ditambah dengan 1 SSK Brimob Polda Riau, plus 100 personil tambahan dari Polda Riau.
"Untuk pengaman Pilkada, kami telah menyiapkan personil dalam Operasi Mantap," ujar Wakapolres yang mengaku tidak ada masalah dalam hal pengamanan.
Hal senada juga disampaikan Dandim 0303 yang diwakili Danramil Selatpanjang Mayor Bismi Tambunan, menyebutkan pihaknya mengaku telah biasa menghadapi semua situasi Kamtibmas termasuk Pilkada, tinggal lagi masalah pendanaan untuk menurunkan personil yang dikirim dari Pekanbaru, karena Kodim 0303 Bengkalis menangani 4 Kabupaten yang kesemuanya menggelar Pilkada serentak.
"Tingkat keamanan wilayah relatif kondusif, namun dikawatirkan situasi dapat berubah dipenghujung Pilkada. Dimana tingkat kerawanan semakin komplek, yang jadi masalah hanya pada anggaran," ujar Bismi Tambunan.
Menyikapi hal itu, Sekda Iqaruddin langsung mengintruksikan Kepala Bapeda dan DPPKAD untuk mengecek semua aturan terkait pembiayaan Pilkada oleh Pemerintah Daerah.
"Bapeda dan Dispenda coba pelajari aturan tentang pembiayaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati," ujar Iqaruddin.
Selain itu, dari pihak Kejari Selatpanjang yang tergabung dalam Gakumdu siap bekerjasama dengan Kepolisian dan Panwaslu terkait Perkara Pidana dalam Pemilukada. "Jika terjadi pelanggaran Administrasi maka penyelesaiannya di KPU tapi jika terjadi tindak pidana kejaksaan siap menangani perkaranya," ujar Kasi Intel Wahyu.
Wahyu juga menjelaskan untuk penanganan Perkara pidana Pilkada tersebut pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari 4 jaksa, "Tim yang kami bentuk ini siap menangani perkara tindak pidana pemilukada," paparnya.
Dari Komisi A DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti disampaikan Edi Masyudi, pihaknya menghimbau kepada jajaran penyelenggara Pemilukada untuk menjaga netralitas, dan pihaknya juga gencar melakuian sosialisasi kepada masyarakat agar jangan menjadi Golput.
"Harapan kami Pilkada dapat berjalan aman dan lancar, masalah anggaran kami tinggal menunggu kesiapan tim TAPD Pemda," ujar Edy.
Menyikapi informasi dan masukan dari berbagai pihak menyangkut penyelenggaran Pilkada dan pengamanan serta berbagai kesiapan yang telah dilakukan, Pj. Bupati optimis Pilkada Meranti dapat berjalan dengan aman dan lancar, namun diingatkannya, semua pihak jangan sampai lengah karena didalam Pilkada apapun bisa terjadi.
"Saya optimis Pilkada Meranti dapat berjalan dengan aman dan lancar, namun bagaimanapun jangan lengah karena dinamika Pilkada tidak bisa diprediksi dengan tepat," jelasnya.
Yang perlu menjadi perhatian, Lanjutnya, adalah masalah arah dan tujuan, mulai waktu pemilihan hingga pelantikan, "Semoga Pilkada di Meranti berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," Pungkas Edy mengakhiri.(Rls/Adi)
