Rabu, 17 Juni 2026 WIB

DPR Minta Jokowi Tambah Penerima KIS

- Minggu, 27 Agustus 2017 12:02 WIB
247 view
DPR Minta Jokowi Tambah Penerima KIS
jpnn
Pesisirnews.com - Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan gratis harus menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan sosial. Pasalnya, program tersebut dinilai sangat bermanfaat dan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu.

Karena itu, sangat disayangkan jika pada tahun 2018 pemerintah tidak menganggarkan untuk penambahan kepesertaan baru untuk penerima KIS.

"Presiden Jokowi dalam pidato tentang nota keuangan dan RAPBN 2018 jelas menyebut bahwa target sasaran program itu masih 92,4 juta orang. Itu artinya, di tahun 2018, tidak ada penambahan kepesertaan baru," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, Minggu (27/8), seperti dilansir dari jpnn. 

Padahal, pemerintah sudah menetapkan target bahwa pada tahun 2019 nanti, kepesertaan program KIS/BPJS Kesehatan akan mencapai 107 juta orang. Itu artinya, masih ada 14,6 juta orang lagi masyarakat yang berhak tetapi belum menerima kartu tersebut.

Jika pada tahun 2018 pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk penambahan kepesertaan KIS/BPJS Kesehatan dari data PBI (penerima bantuan iuran), dikhawatirkan target tersebut tidak akan tercapai.

"Betul bahwa masih terdapat carut-marut pendataan kepesertaan PBI. Tetapi itu bukan alasan yang bijak untuk meniadakan penambahan kepesertaan pada tahun 2018. Semestinya, pendataan tersebut yang diperbaiki sehingga bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran," ucap politikus PAN ini.

Sebelumnya, pemerintah sudah menganggendakan akan ada penambahan sebesar 4 juta orang penerima pada tahun 2018. Sayangnya, dalam nota keuangan yang disampaikan presiden agenda penambahan itu menjadi tidak ada.

Padahal, jika ada penambahan sebesar 4 juta orang masyarakat tidak mampu, anggaran yang diperlukan hanya 1,1 Triliun. Anggaran ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan RAPBN yang diajukan pemerintah yang mencapai 2.204,3 Triliun.

"Saya berharap pemerintah bisa mempertimbangkan ulang agar penambahan kepesertaan KIS/BPJS kesehatan dari data PBI bisa tetap diadakan. Masyarakat yang kurang mampu tentu sangat senang jika hak kepesertaan mereka segera dipenuhi oleh pemerintah," pungkas politikus asal Sumatera Utara ini.(rd/jpnn). 

SHARE:
beritaTerkait
Bhabinkamtibmas Desa Belaras Koordinasi Pendataan Lahan Jagung untuk Dukung Swasembada Pangan

Bhabinkamtibmas Desa Belaras Koordinasi Pendataan Lahan Jagung untuk Dukung Swasembada Pangan

Disdik Inhil Pastikan SPMB 2026 Berjalan Transparan dan Gratis, Pendaftaran Tetap Dibantu Sekolah Jika Terkendala Sistem

Disdik Inhil Pastikan SPMB 2026 Berjalan Transparan dan Gratis, Pendaftaran Tetap Dibantu Sekolah Jika Terkendala Sistem

SPMB 2026 di Inhil Gunakan Sistem Elektronik, Disdik Jamin Transparan dan Tanpa Pungutan

SPMB 2026 di Inhil Gunakan Sistem Elektronik, Disdik Jamin Transparan dan Tanpa Pungutan

Aksi Heroik Anggota Polsek Kota, Berhasil Amankan Dua Orang Terduga Begal !

Aksi Heroik Anggota Polsek Kota, Berhasil Amankan Dua Orang Terduga Begal !

Gema Muharam Herman Berharap Acara Keagamaan untuk Meningkatkan Nilai Spritual Masyarakat

Gema Muharam Herman Berharap Acara Keagamaan untuk Meningkatkan Nilai Spritual Masyarakat

Pemkab Inhil Besinergi Dengan Tim Penggerak PKK Dalam Mengelola Makanan Sehat

Pemkab Inhil Besinergi Dengan Tim Penggerak PKK Dalam Mengelola Makanan Sehat

komentar
beritaTerbaru