JOMBANG - Halaqah ke-2 dzurriyah muassis (anak
cucu pendiri) Nahdlatul Ulama (NU) bersama para kiai, Rabu (14/11/2018)
di kediaman KH Hasib Wahab Chasbullah (Gus Hasib), Tambak Beras,
Jombang, dihadiri ratusan kiai dari Jawa, Madura dan Sumatera.
Hasilnya, para kiai sepakat membentuk
Komite Khitthah (KK) untuk mengingatkan PBNU agar tetap berada di jalur
khittah sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke 27 di Situbondo.
"Para kiai sedih, menangis menyaksikan
NU yang terlalu jauh diseret ke politik praktis. Melalui Komite Khitthah
kita ingatkan agar kembali ke jalan yang benar," tegas Drs H Choirul
Anam (Cak Anam) sebagai juru bicara Komite Khitthah kepada wartawan usai
pertemuan.
Tetapi, tegas Cak Anam, sebelum
melangkah lebih jauh, tim kecil dari Komite Khitthah ini akan sowan
kepada para kiai sepuh, mohon doa restunya agar perjuangan ini berhasil
dan bisa tetap istiqomah, penuh keikhlasan demi jamiyah NU.
Baca Juga:
"Sudah dibagi tugas tadi, siapa saja
yang sowan ke kiai sepuh, di antaranya sowan ke KH Maimun Zubair, KH
Mustofa Bisri, dan KH Tolchah Hasan. Doa restu dan saran beliau ini
sangat penting," tambahnya.
Ketika ditanya wartawan apa saja
'penyimpangan' yang dilakukan PBNU? Cak Anam justru balik bertanya:
Menurut Anda (wartawan) apa?
Baca Juga:
"Saya kira wartawan lebih paham. Dari
Muktamar ke-33 NU di Jombang, cerita Pak Mahfud MD di ILC, sampai
'pengambilan' Rais Aam sebagai Cawapres, semua ini harus dikoreksi,"
jelas mantan pengurus PWNU Jatim ini.
Sekedar contoh, tambahnya, adalah
pimpinan tertinggi NU, yakni Rais Aam, tidak boleh dicalonkan atau
mencalonkan jabatan politik apa pun. Itu termaktub dalam anggaran dasar.
"Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Kiai Ma'ruf Amin, termasuk naiknya
Wakil Rais Aam menjadi Rais Aam," katanya.
Dalam anggaran dasar, wakil Rais Aam
bisa penjabat Rais Aam dengan catatan apabila Rais Aam berhalangan
tetap. Contoh, saat Almaghfurlah KH Sahaf Mahfudz berpulang ke
rahmatullah. Karena berhalangan tetap, akhirnya digantikan KH Mustofa
Bisri.
"Nah, saat ini, KH Miftakhul Akhyar
menggantikan KH Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam, sementara Kiai Ma'ruf
tidak sedang berhalangan tetap, ini keliru. Celakanya lagi, Kiai Ma'ruf
pindah tempat menjadi Mustasyar. Makanya ada usul kepada PBNU untuk
mengundang ulama NU dan seluruh pengasuh pesantren se-Indonesia untuk
membahas pengangkatan Rais Aam yang baru itu, Munas misalnya," ujarnya.
Ketika didesak wartawan apakah lepasnya
Kiai Ma'ruf dari Rais Aam menjadi Cawapres ini merupakan musibah? Cak
Anam tidak menolak. Menurut Cak Anam, seluruh peserta halaqah sepakat,
bahwa, ini musibah bagi NU.
"Maka, tahun ini (2018) yang dipahami
segenap bangsa sebagai tahun politik, tahun dimulainya pesta demokrasi,
disambut dengan sukacita, tetapi, tidak bagi NU, atau setidaknya bagi
yang paham NU. Tahun 2018 ini justru merupakan aamul huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita."
"Mengapa? Sebab, sejak Agustus 2018
lalu, di saat rakyat sedang bergembira menyambut dimulainya pesta
demokrasi, NU justru ditinggal pergi pemimpin tertingginya (Rais Aam)
yang mestinya bertugas menjaga khitthah. Kami semua sedih," tegasnya
dengan nada lirih.
Masih menurut Cak Anam, mengapa NU harus teguh memegang khitthah?
"Karena antara NU dan politik praktis itu, beda paradigma. NU itu urusan
benar dan salah, sementara politik praktis menang atau kalah. NU
menggunakan dasar agama, politik praktis menghalalkan segala cara. Ini
bertolak belakang," tegasnya.
Halaqah ke-2 ini merupakan kelanjutan
dari halaqah sebelumnya yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng
Jombang bulan kemarin. Hadir dalam halaqah ini pengasuh Pondok Pesantren
Tebuireng KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), Prof Aminuddin Kasdi, Prof
Ahmad Zahro, KH Suyuti Toha dari Banyuwangi, Prof Nasihin Hasan dari
Jakarta, KH Maimun dari Sumenep.
Tampak pula Gus Muzammil dari
Yogyakarta, Tengku Bulkaini dari Aceh, KH Musthofa Abdullah dari Bogor,
Gus Endang Muttaqin dari Tangerang, KH Zainal (Jawa Tengah).
"Komite Khittah ini kembali menggelar halaqah (ketiga) pada Rabu 5 Desember di Situbondo," pungkas Cak Anam.
Ditanya soal masuknya kepentingan
politik Pilpres, Cak Anam menolak tegas. "Tidak ada kepentingan politik
Pilpres. Kalau ada peserta halaqah ingin membuat Jaringan Kiai Santri
Nasional (JKSN) mendukung Jokowi atau Barisan Kiai Santri Nahdliyin
(BKSN) mendukung Prabowo, itu di luar Komite Khitthah. Silakan! Tapi di
luar ini," jelasnya. (duta.co)