KPK Mengaku Hati-hati Menangani Kasus Meikarta, Ternyata Ini Alasannya

Pesisirnews.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Saut Situmorang menyatakan, akan bertindak hati-hati dalam penanganan kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Sebab, proyek yang dibangun di Cikarang, Kabupaten Bekasi itu menyangkut kebutuhan ekonomi masyarakat.

"Jadi nanti kami harus hati-hati dalam pengertian proyek itu lanjut atau tidak. Jangan lupa, itu pembangunan ekonomi, kebutuhan rumah itu cukup tinggi. Penyidik kami yang akan mempelajari," ujar Saut seusai menghadiri roadshow bus antikorupsi KPK di Alun-alun Magelang, Jumat (19/10/2018).

Baca Juga:

• Bhabinkamtibmas Desa Belaras Koordinasi Pendataan Lahan Jagung untuk Dukung Swasembada Pangan
• Disdik Inhil Pastikan SPMB 2026 Berjalan Transparan dan Gratis, Pendaftaran Tetap Dibantu Sekolah Jika Terkendala Sistem

Saut enggan menanggapi pernyataan kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), korporasi yang mengerjakan proyek Meikarta, Denny Indrayana, yang menyatakan proses pembangunan apartemen Meikarta tetap berjalan. "Kita tunggu saja, sabar saja, nggak boleh menanggapi itu lebih detail," katanya.

Saut menyatakan, KPK sedang bekerja mempelajari kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro itu.

Baca Juga:

• SPMB 2026 di Inhil Gunakan Sistem Elektronik, Disdik Jamin Transparan dan Tanpa Pungutan
• Aksi Heroik Anggota Polsek Kota, Berhasil Amankan Dua Orang Terduga Begal !

Sementara proses pembangunan fisik tetap berjalan karena menyangkut ekonomi masyarakat. "Itu nanti kita pelajarin, memang pembangunan kan harus jalan. Kemarin kan kita didebat soal contoh kasus Hambalang, ketika kasus itu ramai kan kemudian berhenti. Padahal KPK kan tidak menghentikan itu," tutur Saut.

Saut kembali menegaskan, penyidik KPK tidak akan terburu-buru memutuskan sebuah kasus sebelum mempelajarinya lebih detail, termasuk dugaan kasus suap Meikarta ini.

"Nanti penyidik kita yang akan mempelajari apakah memang pidana korporasi dan lain-lain itu bisa diterapkan atau tidak. Jadi jangan keburu-buru dulu, jangan kesusu (buru-buru), jangan grusa-grusu supaya pembangunan ekonominya jalan, supaya ekonomi bisa muter," pungkas Saut.

Sumber Kompas.com/Tribunnews.com 

Bhabinkamtibmas Desa Belaras Koordinasi Pendataan Lahan Jagung untuk Dukung Swasembada Pangan

Disdik Inhil Pastikan SPMB 2026 Berjalan Transparan dan Gratis, Pendaftaran Tetap Dibantu Sekolah Jika Terkendala Sistem

SPMB 2026 di Inhil Gunakan Sistem Elektronik, Disdik Jamin Transparan dan Tanpa Pungutan

Aksi Heroik Anggota Polsek Kota, Berhasil Amankan Dua Orang Terduga Begal !

Gema Muharam Herman Berharap Acara Keagamaan untuk Meningkatkan Nilai Spritual Masyarakat

Pemkab Inhil Besinergi Dengan Tim Penggerak PKK Dalam Mengelola Makanan Sehat