Menko Polhukam Mahfud MD: Meminta Aparat Keamanan Mengusir Kapal-kapal China yang Melanggar Batas Wilayah Kedaulatan Indonesia

• JAKARTA,PESISIRNEWS.COM – Hal tekait dengan klaim Negara China atas perairan Natuna Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, Pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
• 
  BACA JUGA :Video-Gerombolan-Denny-Siregar-Isinya-Menyerang--Anis-Baswedan
• 
  
• Dilansir daripojoksatu Ditegaskan Mahfud usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur.
• Mahfud menyampaikan, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna adalah milik Indonesia.
• BACA JUGA :Mobil-BMW-Terparkir-4-Tahun-di-Bandara-I-Gusti-Ngurah-Rai-Punya-Siapa-
• Karena itu, tidak ada apapun yang bisa menjadi alasan melakukan negosiasi bilateral.
• "Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok," tegasnya.
• Menurutnya, negosiasi dilakukan bila ada masalah bilateral dan ada konflik soal Natuna.
• Selama ini, China juga tidak memiliki konflik perbatasan dengan Indonesia. Melainkan dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina.
• "Nah, perairan Natuna ini tidak ada konflik," sambungnya.
• Guru besar ilmu tata negara ini menyatakan, Indonesia harus bersikap tegas terkait Natuna lantaran berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara
• Jika dilakukan negosiasi, itu berarti sama saja Indonesia mengakui teori sembilan garis putus-putus yang dibuat negeri Tirai Bambu itu.
• "(Natuna) Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," ucapnya.
• [ADSENSE]
• Karena itu, Mahfud meminta aparat keamanan mengusir kapal-kapal China yang melanggar batas wilayah kedaulatan Indonesia.
• "Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan," tegasnya lagi.
• "Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," pungkasnya.
• Sementara, Pengamat hubungan internasional, Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia jangan sampai bersikap lembek terhadap China soal Natuna.
• "Justru, bila perlu Presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia pada tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di kapal perang Indonesia di Natuna Utara," ujarnya.
• Hikmato juga menyampaikan bahwa masalah Natuna tidak perlu diselesaikan melalui perundingan.
• [ADNOW]
• "Mengingat Tiongkok tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Indonesia kan juga tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right Tiongkok," tuturnya.
• Yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara dan penegakan hukum jika ada nelayan asing, termasuk China, melakukan penangkapan ikan ilegal.
• Peningkatan patroli itu juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard Tiongkok.
• "Tapi perlu dipahami, Indonesia tidak dalam situasi akan berperang karena adanya pelanggaran yang dilakukan Coast Guard Tiongkok," ungkap guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.
• [MGID]

Dua Perempuan Diamankan Polres Inhil, Diduga Edarkan Sabu 0,64 Gram di Pekan Arba

HUT ke-81 TNI di Inhil, Perkuat Sinergitas TNI-Polri dan Forkopimda

Dilantik Jadi Kabaharkam Polri, Komjen Herry Heryawan Bicara Amanah dan Pengabdian

Polres Inhil Dampingi Ekshumasi Jenazah (E. S) , Tim Forensik Lakukan Autopsi

Kapolres Inhil Ajak Masyarakat Tetap Tenang, Peristiwa E.S Didalami Secara Profesional dan Transparan

Kapolres Inhil Ajak Masyarakat Tetap Tenang, Peristiwa E.S Didalami Secara Profesional dan Transparan