Redam Konflik Horizontal, Masa Jabatan Kepala Desa Akan di Revisi, Satu Periode Dijabat 10 Tahun

(Pesisirnews.com) - Masa Jabatan kepala desa (Kades) disetiap daerah yang berbeda-beda nantinya akan sama dalam satu periode.

Sedangkan gubernur, walikota dan bupati memiliki masa jabatan 5 tahun, tetapi kades mempunya periode yang bisa dibilang cukup lama dalam kepemimpinannya, yakni sampai 6 tahun dalam satu periode.

Sekarang masa jabatan kades akan kembali direvisi masa jabatannya untuk satu periode.

Baca Juga:

• Konflik Lahan Desa Sekayan Inhil di Mediasi
• Desa Sadar Kerukunan Dapat Mencegah dan Mengantisipasi Potensi Konflik Pemilu

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan rencana revisi masa jabatan kades nantinya menjadi 10 tahun untuk satu periode.

Disampaikan Mendes PDTT, dirinya mendukung revisi masa jabatan kades ini dengan suatu pertimbangan.

Baca Juga:

• Antisipasi Potensi Konflik, Kemenag Gelar Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial Keagamaan
• Ribuan Kades se-Indonesia Berunjuk Rasa di DPR, Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun

Abdul Halim Iskandar mengatakan, salah satu pertimbangan yang diambil ialah untuk meredam dan meminimalisir konflik horizontal yang ditimbulkan dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

[br]

Abdul Halim menyampaikan hal itu juga agar supaya tidak terlalu sering dinamika yang cukup keras terjadi di desa.

"Kenapa sepuluh tahun, supaya tidak terlalu sering, dinamika yang cukup keras terjadi di desa, karena menyelesaikan konfllik atau perbedaan pandangan di Pilkades jauh lebih sulit dan lebih lama dari Pilbup (Pemilihan Bupati)," katanya, Kamis kemarin seperti dikutip dari Antara.

Abdul Halim juga menyampaikan bahwa pihak kades sendiri yang mengusulkan revisi masa jabatan menjadi 10 tahun, dan dia mendukung.

Dia menambahkan, kalau memang jadi 10 tahun, maka diberi batasan maksimal kades memimpin hanya dua periode saja. (PNC)

Konflik Lahan Desa Sekayan Inhil di Mediasi

Desa Sadar Kerukunan Dapat Mencegah dan Mengantisipasi Potensi Konflik Pemilu

Antisipasi Potensi Konflik, Kemenag Gelar Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial Keagamaan

Ribuan Kades se-Indonesia Berunjuk Rasa di DPR, Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun

Sudahi Konflik Pascatragedi Kanjuruhan, Mari Bangkit Menuju Sepak Bola yang Berprestasi

Pemkab Inhil Mediasi Konflik Antara PT THIP dengan Kelompok Tani Tanjung Simpang Pelangiran