Ratusan Triliun Masih Mengendap di Pemda, Menkeu Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran

JAKARTA, Pesisirnews.com - Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan sampai September 2020 saldo kas anggaran yang masih mengendap di rekening pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp239,5 triliun.

Jumlah ini naik Rp12,4 triliun dibandingkan Agustus 2020 yang hanya tercatat saldo senilai Rp227,1 triliun.

Hal itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong pemda untuk mempercepat penyerapan anggaran, mengingat tingginya jumlah anggaran yang masih mengendap di rekening pemda.

Baca Juga:

• Polres Inhil bersama Pemkab Inhil dan BKSDA Riau Perkuat Sinergi Tangani Gangguan Kera Liar di Tembilahan
• Marak Dugaan Penyelewengan Anggaran di PLN, Modus Marathon Hingga Sewa Pembangkit*

"Kami terus memonitoroutput-nya, kami tidak ingin transfer ke daerah berhenti di rekening pemda," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip ekonomi.bisnis.com, Selasa (19/10/2020).

Sri Mulyani mengatakan bahwa percepatan penyerapan belanja daerah sangat membantu pemerintah dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga:

• Bupati Herman Tekankan Efisiensi dan Transparansi Anggaran dalam Rapat Evaluasi Bersama OPD
• Pemerintah Efisiensi Anggaran, PLN Malah Terindikasi Boros Lewat Event Akbar PLN Corporate Communication Summit 2025

[br]

Dia berharap pemerintah daerah terus melakukan akselerasi dan penyerapan anggaran tersebut bisa dikejar maksimal pada kuartal IV/2020.

"Ini kami harap bisa terkejar pada kuartal IV/2020 nanti, karena jumlahnya lebih dari Rp230 triliun," jelasnya.

Adapun, realisasi pendapatan dalam APBD sampai September 2020 mencapai Rp722,19 triliun. Jumlah ini terdiri atas realisasi pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp162,6 triliun, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp523,4 triliun dan pendapatan lainnya senilai Rp36 triliun.

Sementara itu total belanja pemerintah daerah sampai September 2020 mencapai Rp575,4 triliun. Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi PAD tertekan hingga minus 19,8% karena penurunan pajak yang diakibatkan oleh pandemi covid - 19.

"Secara persentase realisasi belanja APBD lebih baik dibandingkan September 2019," pungkasnya.

Polres Inhil bersama Pemkab Inhil dan BKSDA Riau Perkuat Sinergi Tangani Gangguan Kera Liar di Tembilahan

Marak Dugaan Penyelewengan Anggaran di PLN, Modus Marathon Hingga Sewa Pembangkit*

Bupati Herman Tekankan Efisiensi dan Transparansi Anggaran dalam Rapat Evaluasi Bersama OPD

Pemerintah Efisiensi Anggaran, PLN Malah Terindikasi Boros Lewat Event Akbar PLN Corporate Communication Summit 2025

HN Manager SPBU "Terseret" Dalam Kasus Penyalagunaan Minyak Subsidi Di Inhil

Kapan Alokasi THR PNS 2023 Bakal Disalurkan? Simak Penjelasan Kemenkeu