Polemik Draft RKUHP: Hina Presiden via Medsos Diancam 4,5 Tahun Penjara

JAKARTA, Pesisirnews.com - Draft RKUHP tentang penghinaan terhadap presiden tengah menjadi polemik disebagian kalangan, utamanya dari Aktivis HAM yang memprotes RKUHP tersebut.

Dilansir dari iNews.id, Sabtu (5/6/2021), draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru membuka kemungkinan menjerat orang yang menyerang harkat serta martabat presiden dan wakil presiden melalui media sosial.

Pelaku diancam dengan pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Baca Juga:

• Once Mekel Tanggapi Polemik Royalti yang Dilontarkan Ahmad Dhani
• Wali Kota Banjar Pimpin Rapat Pembahasan Polemik Pembangunan Museum The Mummy

Hal itu tertuang di Pasal 219 Bab II tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu, penyerangan kehormatan pada harkat dan martabat presiden serta wakil presiden yang tidak melalui media sosial bisa dijerat dengan pidana penjara maksimal 3,5 tahun atau denda Rp 200 juta.

Baca Juga:

• Disahkan DPR Menjadi Undang-undang, RKUHP Masih Menyisakan Pasal-pasal Polemik
• Pengangkatan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri Tuai Polemik, Dinilai Melanggar Undang-Undang

Hal itu tertuang di Pasal 218 ayat 1.

Once Mekel Tanggapi Polemik Royalti yang Dilontarkan Ahmad Dhani

Wali Kota Banjar Pimpin Rapat Pembahasan Polemik Pembangunan Museum The Mummy

Disahkan DPR Menjadi Undang-undang, RKUHP Masih Menyisakan Pasal-pasal Polemik

Pengangkatan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri Tuai Polemik, Dinilai Melanggar Undang-Undang

Tuai Polemik, Ini 11 Daftar Kebutuhan Pokok yang Rencananya Dikenakan Tarif PPN

Gubri Syamsuar Tanggapi Ringan Penggunaan Heli BNPB oleh Ketua DPRD Riau yang Tuai Polemik, “Ini Politik, Biasalah”...