Anas Urbaningrum dapat Potongan Masa Hukuman dari Mahkamah Agung

JAKARTA, Pesisirnews.com - Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dipenjara atas kasus korupsi beberapa tahun lalu mungkin dapat sedikit lega karena masa hukumannya dipotong cukup signifikan oleh Mahkamah Agung (MA).

Sebagaimana diketahui, Anas Urbaningrum pada September 2014, divonis hukuman 8 tahun pidana penjara oleh majelis hakim peradilan tindak pidana korupsi karena terbukti korupsi menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang.

Anas kemudian mengajukan kasasi. Namun ditingkat kasasi Anas dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Baca Juga:

• Bupati Herman: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
• Bupati Herman Pastikan Relokasi Pedagang Pasar Yos Sudarso Berjalan Adil dan Transparan

[br]

Tidak terima putusan hakim kepadanya, Anas lantas mengajukan PK pada Juli 2018. Setelah lebih 2 tahun menunggu hasil PK, akhirnya Anas mendapat kabar mengenai permohonan yang diajukannya ke MA.

Baca Juga:

• Bupati Herman Tegaskan Percepatan Kinerja OPD, Ingatkan ASN Tingkatkan Disiplin dan Tanggung Jawab
• Bupati Herman Tinjau Revitalisasi SDN 005 Pulau Burung, Pastikan Pembangunan Pendidikan Tepat Waktu dan Berkualitas

"Menjatuhkan pidana terhadap Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp 300 juta subsider tiga bulan," kata juru bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro, dikutip dari detik.com, Rabu (30/9/2020).

Putusan PK ini diadili oleh Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial, Hakim Agung Sunarto. Adapun anggota majelis adalah Andi Samsan Nganro dan Prof M Askin. Vonis dijatuhkan pada Rabu (30/9/2020) siang tadi.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahu terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok," ujar Andi.

Sedangkan untuk uang pengganti tidak ada perubahan, yaitu Anas harus mengembalikan uang Rp 57 miliar dan USD 5.200. Bila tidak mau membayar, asetnya disita. Bila tidak cukup, diganti 2 tahun kurungan.

Sumber: detik.com

Bupati Herman: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Bupati Herman Pastikan Relokasi Pedagang Pasar Yos Sudarso Berjalan Adil dan Transparan

Bupati Herman Tegaskan Percepatan Kinerja OPD, Ingatkan ASN Tingkatkan Disiplin dan Tanggung Jawab

Bupati Herman Tinjau Revitalisasi SDN 005 Pulau Burung, Pastikan Pembangunan Pendidikan Tepat Waktu dan Berkualitas

Bupati Herman Tutup MTQ Ke-16 Pulau Burung, Ajak Masyarakat Membumikan Al-Qur’an dan Dukung Percepatan Pembangunan Daerah

Bupati Inhil Perkuat Sinergi Penyusunan Prioritas Pendanaan KB DBH Tahun 2027