Selasa, 25 Agustus 2026 WIB

Di Meranti Hanya 16 Dinas di Sahkan, Dedi : Kekuatan Anggaran Daerah Saat Ini Tidak Memungkinkan

- Kamis, 20 Oktober 2016 14:33 WIB
336 view
Di Meranti Hanya 16 Dinas di Sahkan, Dedi : Kekuatan Anggaran Daerah Saat Ini Tidak Memungkinkan
foto : Humas Setdakab Kepulauan Meranti
Foto penyerahan struktur SOPD yang baru kepada Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs Said Hasyim di gedung balai sidang DPRD jalan Terpadu, Selatpanjang.
SELATPANJANG - Dari 19 dinas yang diusulkan pansus Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hanya ada 16 dinas yang resmi disahkan. Kemudian menyusul 1 Setda, 1 Setwan, 1 Inspektorat, 4 Badan, dan 9 Kecamatan.

Pengesahan Ranperda tentang pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) ini dilakukan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Rabu (19/10/16). Pengesahan di gedung balai sidang DPRD jalan Terpadu, Selatpanjang.

Terlihat hadir dalam rapat paripurna, Ketua DPRD Fauzi Hasan, Wakil Muzamil, dan Taufikurrohman, serta beberapa anggota legislatif lainnya. Terlihat juga Wakil Bupati Drs Said Hasyim dan pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Laporan hasil kerja Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini disampaikan Asmawi dalam paripurna. Secara rinci, terdapat 23 perangkat daerah yang terdiri dari 1 Setda, 1 Setwan, 1 Inspektorat, 16 Dinas, 4 Badan, dan 9 kecamatan. Terdiri dari 8 perangkat daerah tipe A, 14 tipe B, dan 1 tipe C.

Sebelumnya, setelah terbentuknya pansus OPD, terdapat 19 dinas yang merupakan hasil perampingan dari 32 dinas yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembentukan SOPD baru ini mempertimbangkan urgensi dan kondisi keuangan daerah.

Hingga masuk dalam masa pengesahan, Ketua Pansus Dedi Putra SHi mengakui dalam rapat harmonisasi dengan pimpinan DPRD serta pimpinan fraksi-fraksi membuat kesepakatan untuk mengurangi jumlah dinas lagi. Hal ini mengingat kondisi keuangan APBD Kepulauan Meranti terlalu minim.

"Pengurangan ini berdasarkan efektif dan efisiensi. Kekuatan anggaran kita saat ini tidak memungkinkan," kata Politisi PPP itu. Kedepan, tambahnya, jika APBD Kepulauan Meranti meningkat, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan perangkat daerah.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim berharap dapat memberikan hasil yang maksimal dan bisa diterima semua pihak. Pengesahan Ranperda Susunan Perangkat Daerah diharapkan dapat memaksimalkan tupoksi SKPD dan dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Ia mengatakan, akan secepatnya melakukan assesmant terhadap pejabat baru untuk mengisi posisi yang sesuai di struktrur baru ini. Ia memastikan belum tahu kapan dilakukan, yang penting jangan sampai melanggar aturan saja.

"Iya sesegera mungkinlah (digelar assesment pejabat, red). Yang pasti kita belum tahu kapan, yang pasti kita tidak ingin melanggar aturan", kata Said Hasyim kepada wartawan usai paripurna.

Baca Juga:

Sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016, beberapa perangkat daerah yang baru telah dibuat, antara lain:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tipe A
2. Sekretariat DPRD tipe B, dan;
3. Inspektorat tipe A.

Baca Juga:

Dinas, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A
2. Dinas Kesehatan Tipe B
3. Dinas PU dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan pemukiman tipe A
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe B
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe B
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B
9. Dinas Perhubungan tipe B
10. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe A
11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe B
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C
13. Dinas Perikanan tipe B
14. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan tipe A
15. Dinas Perkebunan dan Holtikultura tipe B
16. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B

Badan terdiri dari :
1. Badan Perencanaan pembangunan daerah tipe A
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tipe B
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B
4. Badan Kepegawaian Daerah tipe B

Selain itu, ada juga perangkat daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri yang pengaturan pelaksanaan tugasnya terdapat dalam PP nomor 18 tahun 2016, tetapi tidak termasuk di dalam urusan pemerintahan, antara lain:
1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan;
3. Badan Pengelola Perbatasan.


SHARE:
beritaTerkait
Wakil Bupati Inhil Serahkan Satyalancana Karya Satya kepada 88 PNS

Wakil Bupati Inhil Serahkan Satyalancana Karya Satya kepada 88 PNS

Diapresiasi Presiden Prabowo, Kapolda Riau: Ini Kerja Bersama, Fokus Kami Padamkan Api

Diapresiasi Presiden Prabowo, Kapolda Riau: Ini Kerja Bersama, Fokus Kami Padamkan Api

Bupati Herman Dorong Penguatan Sinergi Pemkab Inhil dan Lapas Tembilahan

Bupati Herman Dorong Penguatan Sinergi Pemkab Inhil dan Lapas Tembilahan

Pemkab Inhil Tegaskan Nama Bupati dan Pejabat Dicatut dalam Dugaan Penipuan Proyek Rp1,6 Miliar

Pemkab Inhil Tegaskan Nama Bupati dan Pejabat Dicatut dalam Dugaan Penipuan Proyek Rp1,6 Miliar

BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Catat 80 Titik Hotspot di 9 Kecamatan

BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Catat 80 Titik Hotspot di 9 Kecamatan

Bupati Inhil Apresiasi Semangat Sportivitas pada Turnamen Futsal HUT RI ke-81

Bupati Inhil Apresiasi Semangat Sportivitas pada Turnamen Futsal HUT RI ke-81

komentar
beritaTerbaru