Bupati Kepulauan Meranti Kena OTT KPK Terkait Dugaan Korupsi

SELATPANJANG (Pesisirnews.com) - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/4) dikabarkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi.

Muhammad Adil diamankan dan dibawa KPK ke Pekanbaru menggunakan speedboat dari Pelabuhan Nur Syahadah, Selatpanjang pada malam itu juga sekitar pukul 21.00 WIB.

Informasi lainnya juga menyebut beberapa pejabat juga sempat diamankan untuk dimintai keterangan, diantaranya Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Plt Kepala Bagian Umum.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Jadi Tersangka, Nama Dirut Darmawan Prasodjo Terseret Pusaran Dugaan Korupsi Batu Bara PLN
• Wabup Yuliantini Ikuti Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Secara Virtual

Kabag pemberitaan KPK AliFikri saat dikonfirmasi, Jumat, membenarkan penangkapan tersebut. Selain Adil, beberapa pihak lain di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti turut diamankan.

"Benar, tadi malam, tim KPK mengamankan beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," sebut Alif dikutip dari Antara, Jumat.

Baca Juga:

• Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi PT SPR BUMD Riau, Kerugian Capai Rp33 Miliar*
• Mantan Kepala Desa Di Indragiri Hilir Masuk DPO Polres Inhil

Lanjutnya, saat ini pihaknya masih terus bekerja mengumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan KPK menyegel Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis (6/4).

Dari pantauan di lokasi, suasana kantor bupati dan rumah dinas bupati tampak ramai dengan anggota kepolisian yang sedang berjaga.

Para penyidik KPK diketahui telah menggeledah dan menyegel sejumlah ruangan yang ada di kantor Bupati Kepulauan Meranti menggunakan garis dan stiker KPK. Ruang tersebut antara lain adalah ruangan Sekda, Kabag Umum dan Kabag Humas atau Protokol Koordinasi Pimpinan (Prokopim).

(PNC/ANT)

Eks Jampidsus Jadi Tersangka, Nama Dirut Darmawan Prasodjo Terseret Pusaran Dugaan Korupsi Batu Bara PLN

Wabup Yuliantini Ikuti Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Secara Virtual

Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi PT SPR BUMD Riau, Kerugian Capai Rp33 Miliar*

Mantan Kepala Desa Di Indragiri Hilir Masuk DPO Polres Inhil

Terkait 3 Kasus Dugaan Korupsi, Kortas Tipikor Polri Mulai Periksa Pejabat PLN Pusat

Pj Bupati Inhil Erisman Yahya Ingatkan Ciptakan Pemerintahan Yang Bersih