Pandangan Wabup Bengkalis Bagus Santoso tentang Penghapusan Pegawai Honorer dan APBD Pro UKM

BOGOR (Pesisirnews.com) - Mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni, Wabup Bagus Santoso menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Pullman Bogor Sabtu, (18/6/2022).

Rakernas dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta dihadiri oleh Wamen Mendagri John Wempi Watipo yang baru saja dilantik Presiden Jokowi,Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas serta Ketua Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Apkasi dalam rapat nasional tersebut mengangkat tema: "Dengan semangat kolaborasi, kita sukseskan KTT G20 untuk pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan".

Baca Juga:

• DPRD Inhil Setujui Perubahan APBD 2026, Pemkab Sampaikan Pendapat Akhir Bupati
• Cegah Karhutla, Polda Riau Masifkan Sosialisasi hingga Pasar dan Permukiman

Melalui Rakernas tersebut Wabup Bagus Santoso mendukung langkah pemerintah sebagaimana yang dipesankan Mendagri M. Tito Karnavian, yang meminta seluruh pemerintah daerah mengalokasikan 40 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk belanja produk atau jasa dari pelaku UMKM.

“Di Bengkalis kita minta Sekda cepat terdengar agar seluruh OPD patuh untuk dilaksanakan, ini perintah Presiden demi harga ekonomi lokal kita,” katanya.

Baca Juga:

• Bupati Herman Dorong Hotel dan Swalayan Jadi Etalase Produk UMKM Unggulan Inhil
• UMKM Inhil Unjuk Gigi di Puncak HUT Dekranas ke-46, Produk Kriya, Wastra, dan Kuliner Tampil di Tingkat Nasional

Ditambahkan orang Nomor Dua di Bengkalis ini bahwa alokasi APBD untuk belanja dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting dalam mendorong perekonomian.

“Ini peluang untuk para pelaku UKM lokal kita, pemerintah harus memastikan produk mereka masuk e-katalog,” imbuhnya.

Sementara terkait pembahasan lainnya yang sedang panas dibicararakan di hampir semua kepala daerah yaitu rencana penghapusan tenaga honorer, Bagus Santoso berpandangan sama dengan Mendagri jangan sampai menimbulkan polemik apalagi konflik, maka perlunya pemetaan dan pertimbangan lainnya sampai menemukan solusi kongkrit.

“Terus terang ini bukan masalah sederhana karena menyangkut sedikitnya 15 orang yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkab Bengkalis,” tegas Bagus Santoso.

Bersama Kepala Daerah se-Indonesia, Waup Bagus Santoso masih mengikuti Rakernas dalam sesi diskusi panel dan tanya jawab dengan tiga orang narasumber dari Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Staf Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Kementerian ESDM, serta Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara Iman Kristian Sinulingga. (PNC/Diskominfotik/Budi)

DPRD Inhil Setujui Perubahan APBD 2026, Pemkab Sampaikan Pendapat Akhir Bupati

Cegah Karhutla, Polda Riau Masifkan Sosialisasi hingga Pasar dan Permukiman

Bupati Herman Dorong Hotel dan Swalayan Jadi Etalase Produk UMKM Unggulan Inhil

UMKM Inhil Unjuk Gigi di Puncak HUT Dekranas ke-46, Produk Kriya, Wastra, dan Kuliner Tampil di Tingkat Nasional

Defisit APBD Riau Mencuat, Projo Riau Desak SF Harianto Jangan Kambing Hitamkan MBG

Bupati Inhil Herman APBD 2026 memuat Belanja Wajib