Kesal Ditegur, Bupati Cantik Ini Ancam Stop Gaji PNS

Pesisirnews.com - Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mendapatkan surat teguran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Teguran tersebut berupa ancaman sanksi penundaan penyaluran dana alokasi khusus (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) lantaran tak mampu menyalurkan dana desa (DD) hingga 100 ke pemerintahan desa (pemdes) saat ini.

"Bagi saya pribadi, hal ini sangat memalukan. Sebab, desa terbanyak di Kaltara itu ada di Kabupaten Nunukan," ungkap Asmin Laura Hafid dalam rapat percepatan penyaluran dana dari rekening kas umum dan daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) anggaran 2018 di ruang pertemuan lantai 5 kantor bupati Nunukan, Jumat (29/6) lalu.

Dia mengatakan, DAU tersebut merupakan dana yang digunakan untuk membayar gaji seluruh aparat pemerintahan atau PNS yang ada di Kabupaten Nunukan.

Baca Juga:

• Bupati Inhil Lepas Ratusan Mahasiswa KKN UNISI, Tekankan Peran Strategis Dukung Penataan Pertanahan
• Bupati Herman Pimpin Khatam Al-Qur’an Sambut Tahun Baru Islam 1448 H dan Milad ke-61 Kabupaten Inhil

Jika DAU ditunda, maka dipastikan seluruh PNS atau ASN tidak dapat menerima gajinya. Lalu, DBH yang diharapkan dapat digunakan membayar utang Pemkab Nunukan yang sampai saat ini masih terdapat ratusan juta rupiah akan terancam tertunda lagi.

"Jadi, jika hal tersebut benar terjadi, maka apa yang harus dilakukan? Bisa jadi, pemerintahan tidak bisa berjalan. Memang terlihat sederhana saja, tapi efeknya sangat luar biasa," ungkap bupati cantik ini.

Baca Juga:

• Event Wisata Religi dan Istighosah Gema Muharram 1448 H
• Defisit APBD Riau Mencuat, Projo Riau Desak SF Harianto Jangan Kambing Hitamkan MBG

Menurutnya, jika gaji PNS sudah tak dibayarkan lagi, maka segala aktivitas pemerintahan bisa lumpuh. Untuk itu, dirinya meminta kepada Sekretaris Kabupaten (Setkab) Nunukan Serfianus S Ip, segera melakukan tindakan nyata mengatasai persoalan tersebut.

"Yang saya heran itu, kenapa di daerah lain, seperti di Kabupaten Malinau itu bisa 100 persen, sementara di Nunukan tidak. Jadi, persoalan ini wajib menjadi catatan penting bagi semuanya," tegasnya.

"Pak camat saya lebih berperan penting memperhatikan desa di wilayahnya, berikan bimbingan dan pemahaman kepada kepala desanya," sambung Laura, seperti dilansir prokal, Senin (2/7/2018).

Laura meminta Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Serfianur S Ip untuk dapat mempelajari regulasi yang digunakan Pemkab Malinau sehingga laporan DD yang dilakukan kini telah mencapai 100 persen.

"Pak Sekda, Inspektorat, Keuangan dan segenap staf teknis segera studi banding ke Malinau untuk mengetahui cara-cara yang dipakainya di sana. Karena setelah saya pelajari ada perbedaan regulasi dengan kita di sini," ujar Laura.

Sekkab Nunukan Serfianur S Ip membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, terkendalanya penyaluran DD tersebut, akibat beberapa persyaratan dari pemerintahan desa yang tak dapat dilengkapi. Sehingga, menjadi hambatan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Nunukan tidak dapat menyalurkan dananya.

Dia melanjutkan, jika sanksi tersebut benar-benar dijatuhkan, maka menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder. Mulai dari aparat desa hingga pejabat yang ada di Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan. Olehnya itu, sebelum sanksi itu diberikan maka diperlukan sebuah regulasi khusus untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini.

"Apa yang menjadi perintah bupati segera dilakukan. Yang jelas, teguran yang diberikan menjadi hal yang perlu diseriusi segera mungkin," pungkasnya.

Sumber Pojoksatu.id 

Bupati Inhil Lepas Ratusan Mahasiswa KKN UNISI, Tekankan Peran Strategis Dukung Penataan Pertanahan

Bupati Herman Pimpin Khatam Al-Qur’an Sambut Tahun Baru Islam 1448 H dan Milad ke-61 Kabupaten Inhil

Event Wisata Religi dan Istighosah Gema Muharram 1448 H

Defisit APBD Riau Mencuat, Projo Riau Desak SF Harianto Jangan Kambing Hitamkan MBG

Ketua MUI Inhil: Pemberantasan Narkoba oleh AKBP Farouk Oktora Bentuk Penyelamatan Umat

Polsek Kemuning Salurkan Sembako kepada Warga dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80