Perlukah verifikasi di semua wilayah perbatasan?

Upaya Indonesia untuk melakukan verifikasi batas wilayah dengan Malaysia akan dilakukan mulai bulan Juni menyusul pembangunan mercusuar di wilayah sengketa Tanjung Datuk, Kalimantan Barat.

Kesepakatan ini diambil pekan ini menyusul pertemuan kedua belah pihak.

Isu perbatasan ini berawal dari laporan TNI Angkatan Laut kepada Kementerian Luar Negeri terkait pembangunan tiang pancang rambu suar oleh Malaysia.

Baca Juga:

• Wabup Yuliantini dan Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanty Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Layak Huni di Sungai Luar
• Bupati Herman Buka Santri Expo 2026, Dorong Santri Cinta Tanah Air dan Berkontribusi untuk Daerah

Selain verifikasi, kedua negara juga sepakat untuk tidak menimbulkan ketegangan baru terkait masalah perbatasan.

"Kita sudah tahu batas wilayah kita di titik tertentu di Tanjung Datuk dan Malaysia menganggap itu wilayah mereka dan jadilah wilayah dispute, wilayah abu-abu," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya.

Baca Juga:

• Dua Perempuan Diamankan Polres Inhil, Diduga Edarkan Sabu 0,64 Gram di Pekan Arba
• Bupati Herman Ikuti HUT TNI ke 81 Dihalaman Kantor Bupati Indragiri Hilir

"Kita sudah tahu batas wilayah kita di titik tertentu di Tanjung Datuk dan Malaysia menganggap itu wilayah mereka dan jadilah wilayah dispute, wilayah abu-abu"

Fuad Basya

"Itu lah yang akan dilihat berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku selama ini dan kita lihat peta Inggris dan Belanda tahun 1891 dimana batas wilayah itu," kata Fuad lagi.

Selain verifikasi wilayah, hasil pertemuan kedua belah pihak menetapkan Malaysia harus menghentikan semua pembangunan di daerah yang dimaksud.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pertahanan Bantarto Bandoro mengatakan Indonesia cenderung lamban dalam merespon sengketa perbatasan.

"Kalau kita lihat statistiknya banyak sekali entah itu Ambalat, Sipadan Ligitan, sampai Tanjung Datuk. Indonesia kurang alert, inilah yang membuat Malaysia merasa bahwa mereka bisa berbuat apa saja, katena toh tidak ada tindakan-tindakan kongkrit," kata Bantarto.

Apakah Indonesia lambat dalam merespon isu perbatasan seperti kata Bantarto?

"Indonesia kurang alert, inilah yang membuat Malaysia merasa bahwa mereka bisa berbuat apa saja, katena toh tidak ada tindakan-tindakan kongkrit"

Bantarto Bandoro

Dan apakah verifikasi perbatasan untuk semua wilayah sengketa tanpa harus menunggu ada kejadian lagi?

Seberapa penting verifikasi ini untuk menjaga kedaulatan negara?

Tulis komentar Anda di kolom yang disediakan, dan jangan lupa nama serta kota asal Anda.

Anda yang bersedia dikontak BBC - bagi pendapat yang terpilih- jangan lupa tinggalkan nomor kontak Anda, yang tentunya akan kami rahasiakan.

Pendapat terpilih akan kami siarkan dalam Forum BBC pada Kamis (04/06) siaran pukul 18:00 WIB.BBC Indonesia

Dua Perempuan Diamankan Polres Inhil, Diduga Edarkan Sabu 0,64 Gram di Pekan Arba

HUT ke-81 TNI di Inhil, Perkuat Sinergitas TNI-Polri dan Forkopimda

Dilantik Jadi Kabaharkam Polri, Komjen Herry Heryawan Bicara Amanah dan Pengabdian

Polres Inhil Dampingi Ekshumasi Jenazah (E. S) , Tim Forensik Lakukan Autopsi

Kapolres Inhil Ajak Masyarakat Tetap Tenang, Peristiwa E.S Didalami Secara Profesional dan Transparan

Kapolres Inhil Ajak Masyarakat Tetap Tenang, Peristiwa E.S Didalami Secara Profesional dan Transparan