Perlukah verifikasi di semua wilayah perbatasan?

Upaya Indonesia untuk melakukan verifikasi batas wilayah dengan Malaysia akan dilakukan mulai bulan Juni menyusul pembangunan mercusuar di wilayah sengketa Tanjung Datuk, Kalimantan Barat.

Kesepakatan ini diambil pekan ini menyusul pertemuan kedua belah pihak.

Isu perbatasan ini berawal dari laporan TNI Angkatan Laut kepada Kementerian Luar Negeri terkait pembangunan tiang pancang rambu suar oleh Malaysia.

Baca Juga:

• Bhabinkamtibmas Desa Bakau Aceh Koordinasi Pendataan Lahan Jagung Dukung Swasembada Pangan
• Polres Inhil Salurkan Paket Sembako dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80

Selain verifikasi, kedua negara juga sepakat untuk tidak menimbulkan ketegangan baru terkait masalah perbatasan.

"Kita sudah tahu batas wilayah kita di titik tertentu di Tanjung Datuk dan Malaysia menganggap itu wilayah mereka dan jadilah wilayah dispute, wilayah abu-abu," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya.

Baca Juga:

• PMI Inhil Gelar Rapat Kerja 2026, Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan
• HUT Bhayangkara ke-80, Polsek KSKP Tembilahan Ajak Warga Jaga Kamtibmas Lewat Turnamen Domino

"Kita sudah tahu batas wilayah kita di titik tertentu di Tanjung Datuk dan Malaysia menganggap itu wilayah mereka dan jadilah wilayah dispute, wilayah abu-abu"

Fuad Basya

"Itu lah yang akan dilihat berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku selama ini dan kita lihat peta Inggris dan Belanda tahun 1891 dimana batas wilayah itu," kata Fuad lagi.

Selain verifikasi wilayah, hasil pertemuan kedua belah pihak menetapkan Malaysia harus menghentikan semua pembangunan di daerah yang dimaksud.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pertahanan Bantarto Bandoro mengatakan Indonesia cenderung lamban dalam merespon sengketa perbatasan.

"Kalau kita lihat statistiknya banyak sekali entah itu Ambalat, Sipadan Ligitan, sampai Tanjung Datuk. Indonesia kurang alert, inilah yang membuat Malaysia merasa bahwa mereka bisa berbuat apa saja, katena toh tidak ada tindakan-tindakan kongkrit," kata Bantarto.

Apakah Indonesia lambat dalam merespon isu perbatasan seperti kata Bantarto?

"Indonesia kurang alert, inilah yang membuat Malaysia merasa bahwa mereka bisa berbuat apa saja, katena toh tidak ada tindakan-tindakan kongkrit"

Bantarto Bandoro

Dan apakah verifikasi perbatasan untuk semua wilayah sengketa tanpa harus menunggu ada kejadian lagi?

Seberapa penting verifikasi ini untuk menjaga kedaulatan negara?

Tulis komentar Anda di kolom yang disediakan, dan jangan lupa nama serta kota asal Anda.

Anda yang bersedia dikontak BBC - bagi pendapat yang terpilih- jangan lupa tinggalkan nomor kontak Anda, yang tentunya akan kami rahasiakan.

Pendapat terpilih akan kami siarkan dalam Forum BBC pada Kamis (04/06) siaran pukul 18:00 WIB.BBC Indonesia

Bhabinkamtibmas Desa Bakau Aceh Koordinasi Pendataan Lahan Jagung Dukung Swasembada Pangan

Polres Inhil Salurkan Paket Sembako dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80

PMI Inhil Gelar Rapat Kerja 2026, Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan

HUT Bhayangkara ke-80, Polsek KSKP Tembilahan Ajak Warga Jaga Kamtibmas Lewat Turnamen Domino

Kapolsek Kemuning Cup I Tahun 2026 Resmi Dibuka, Meriahkan HUT Bhayangkara ke-80

Finalis Bujang Dara Indragiri Hilir (Inhil) Tahun 2026, menyambangi Dewan Kerajinan Nasional Daerah