Wakil Bupati Inhil Hadiri Rapat Pembahasan BSPS Secara Virtual

(Pesisirnews.com) TEMBILAHAN -Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, menghadiri rapat pembahasan efisiensi dan progres tahapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara virtual, pada Jumat (10/7), di Bilik Video Conference Dinas Kominfopers Inhil.

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti. Kegiatan ini diikuti kepala daerah beserta jajaran BPS dari seluruh Indonesia.

Wakil Bupati mengikuti rapat nasional tersebut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pimpinan OPD terkait, Bagian Tata Pemerintahan Setda Inhil, serta jajaran BPS Kabupaten Indragiri Hilir.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Inhil Serahkan Satyalancana Karya Satya kepada 88 PNS
• Wakil Bupati Inhil Lepas Atlet Muay Thai Berlaga di Begaduh Championship Vol. 3

Kehadirannya menjadi wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

"Pemkab Inhil tentu siap mendukung percepatan pelaksanaan Program BSPS ini. Yang paling penting sekarang adalah memastikan data penerima benar-benar valid. Karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan BPS dan OPD terkait agar proses pendataan serta verifikasi bisa selesai tepat waktu, sehingga bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan," ungkap Wakil Bupati.

Baca Juga:

• Wabup Yuliantini Apresiasi Kreativitas Anak Muda Inhil Lewat Pekik Merdeka Vol. 3
• Wabup Yuliantini Terima 100 Bibit Pohon dari BPJS Kesehatan, Perkuat Penghijauan di Inhil

Hal serupa juga ditegaskan Mendagri Tito Karnavian yang menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program bedah rumah melalui optimalisasi proses verifikasi data calon penerima bantuan. Ia menyampaikan masih terdapat banyak usulan yang belum memenuhi standar kelayakan, sehingga berpotensi mengurangi kuota bantuan yang diterima daerah.

"Derah yang tidak mampu memenuhi target verifikasi berisiko kehilangan kuota bantuan sesuai alokasi yang telah ditetapkan," ujar Tito.

Karena itu pentingnya koordinasi Pemda, BPS dan perangkat daerah terkait, dalam optimalisasi proses verifikasi data calon penerima bantuan tersebut.(***)

Wakil Bupati Inhil Serahkan Satyalancana Karya Satya kepada 88 PNS

Wakil Bupati Inhil Lepas Atlet Muay Thai Berlaga di Begaduh Championship Vol. 3

Wabup Yuliantini Apresiasi Kreativitas Anak Muda Inhil Lewat Pekik Merdeka Vol. 3

Wabup Yuliantini Terima 100 Bibit Pohon dari BPJS Kesehatan, Perkuat Penghijauan di Inhil

Wabup Inhil Hadiri Rilis Inflasi Daerah Juli 2026

Wabup Inhil Ikuti Raker dan RDPU Komisi II DPR RI Secara Virtual