Warga Pondok Gelugur Kecewa, Lahan Sitaan PKH Dikelola Perusahaan Luar Tanpa Libatkan Masyarakat

INHU – Penetapan kerja sama operasional (KSO) oleh PT Agrinas terhadap kebun kelapa sawit sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) eks PT Pasirmas Giriraya di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), terus menuai sorotan masyarakat.

Tokoh muda sekaligus putra daerah Pondok Gelugur, Rudi Wallker Purba, menyayangkan keputusan PT Agrinas yang menunjuk pihak luar, yakni PT Sumber Artareksa Mulya , sebagai pengelola lahan sawit seluas lebih kurang 54 hektare tersebut.

Menurut Rudi, lahan sitaan negara itu seharusnya diprioritaskan untuk dikelola oleh masyarakat atau kelompok desa agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh warga setempat.

Baca Juga:

• Dugaan PETI Marak di Empat Kecamatan Inhu, Kapolres Belum Beri Tanggapan atas Konfirmasi Tim
• Satresnarkoba Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Narkoba di Tembilahan Hulu, Satu Pengedar Diamankan

"Kami berharap PT Agrinas mempertimbangkan kembali keputusan ini. Lahan tersebut sebaiknya dikelola masyarakat desa demi meningkatkan ekonomi warga sekitar," ujar Rudi.

Ia menilai kondisi Desa Pondok Gelugur saat ini sudah semakin sempit karena dihimpit perusahaan perkebunan dan kawasan transmigrasi, sehingga masyarakat kesulitan mencari sumber penghasilan.

Baca Juga:

• Satgas PKH Terus Bergerak Sampai Kawasan Hutan Kembali Pada Negara
• Satgas PKH Pastikan Tidak Ada Tebang Pilih Dalam Penindakan Kawasan Hutan

"Desa kami tidak begitu luas. Sebagian besar wilayah sudah dikelilingi perusahaan dan kawasan transmigrasi. Kalau lahan ini juga dikelola pihak luar, masyarakat mau mencari penghidupan ke mana lagi," katanya.

Rudi juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada warga sekitar yang dipekerjakan di lokasi tersebut. Ia menyebut tenaga kerja justru didatangkan dari luar daerah.

"Tak satu pun warga setempat bisa bekerja di situ. Bahkan pihak PT Reksa membawa tenaga kerja dari luar," ungkapnya kepada wartawan.Sabtu (23/05)

Sementara itu, Yogi Tarigan yang mengaku sebagai pihak dari PT Reksa membenarkan bahwa lahan eks sitaan PKH tersebut memang dikelola oleh perusahaan mereka. Ia juga menyebut hasil produksi sawit di lokasi itu mencapai sekitar 40 hingga 50 ton per bulan.

Namun di tengah polemik tersebut, muncul dugaan kejanggalan terkait pihak yang sebenarnya mengelola lahan tersebut. Salah seorang centeng di lokasi sempat menyebut bahwa pengelolaan kebun dikendalikan oleh Arsadi yang diketahui merupakan anggota DPRD Inhu.

Akan tetapi, saat dikonfirmasi awak media, Arsadi membantah keterlibatannya dalam pengelolaan lahan tersebut.
" itu punya kawan saya di Pekanbaru, cuman Dia minta bantu operasional saja suruh Carikan orang ungkapnya.

Perbedaan keterangan itu memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Warga berharap pemerintah dan aparat terkait dapat membuka secara transparan siapa pihak yang sebenarnya mengelola lahan sitaan negara tersebut agar tidak menimbulkan dugaan adanya kepentingan oknum tertentu.

"Jangan sampai lahan sitaan negara ini justru hanya menguntungkan oknum-oknum nakal, sementara masyarakat desa tidak mendapatkan manfaat apa pun," kata Rudi

Masyarakat Pondok Gelugur pun berharap Presiden Prabowo Subianto dapat turun tangan dan memperhatikan aspirasi warga agar lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat lokal demi menunjang perekonomian desa.

Hingga berita ini diterbitkan, pimpinan dari pihak PT Reksa belum berhasil dikonfirmasi (***)

Dugaan PETI Marak di Empat Kecamatan Inhu, Kapolres Belum Beri Tanggapan atas Konfirmasi Tim

Satresnarkoba Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Narkoba di Tembilahan Hulu, Satu Pengedar Diamankan

Satgas PKH Terus Bergerak Sampai Kawasan Hutan Kembali Pada Negara

Satgas PKH Pastikan Tidak Ada Tebang Pilih Dalam Penindakan Kawasan Hutan

Pj Bupati Inhil Herman Buka Rapat PKH SDM Tahun 2024

Sempat Buron, Tersangka Kasus Korupsi Eks Anggota DPRD Inhu Menyerahkan Diri ke Kejati Riau