Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Ikuti Rakor Persiapan Kedatangan Kepala Daerah Secara Virtual

Tembilahan – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka persiapan kedatangan kepala daerah yang akan selesai mengikuti retret di Magelang. Rakor ini berlangsung secara virtual dan diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau, (25/2/2025).

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Inhil diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Tantawi Jauhari, serta didampingi oleh Asisten II dan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Inhil mengikuti jalannya kegiatan dari ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil secara virtual.

Pj Sekda Inhil, Tantawi Jauhari, menekankan bahwa Rakor ini memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. "Dengan persiapan yang matang, kami berharap kedatangan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana," ujarnya.

Baca Juga:

• IWO Kecam Teror Kepala Babi Ke Kantor Tempo, "Ancaman Nyata Terhadap Kebebasan Pers"
• Bupati Inhil H. Herman Ikuti Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 Secara Virtual Bersama KPK RI

Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat bersinergi dalam menyusun langkah-langkah strategis guna mendukung kelancaran agenda pemerintahan, khususnya dalam menyambut kedatangan kepala daerah.(***)

Baca Juga:

• Pemkab Inhil Rapat Pengendalian Inflasi Secara Virtual Dengan Kemendagri
• PEMKAB INHIL IKUTI RAKOOR PENGENDALIAN INFLASI VIRTUAL

IWO Kecam Teror Kepala Babi Ke Kantor Tempo, "Ancaman Nyata Terhadap Kebebasan Pers"

Bupati Inhil H. Herman Ikuti Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 Secara Virtual Bersama KPK RI

Pemkab Inhil Rapat Pengendalian Inflasi Secara Virtual Dengan Kemendagri

PEMKAB INHIL IKUTI RAKOOR PENGENDALIAN INFLASI VIRTUAL

TPID Kabupaten Inhil Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024

Pakar Otonomi Nilai Ada Kerentanan Praktik Korupsi jika Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD