Terkait Program JP, BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi di KID

DUMAI, PESISIRNEWS.COM - Sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan, mulai 1 Juli tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan telah beroperasi penuh. Selain Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun sudah berjalan. Khusus untuk program jaminan pensiun sangat perlu dilakukan sosialisasi.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Dumai Asril SE  mengakui hal itu.

“ Ya pak, Wilmar group sudah ikut minta sosialisasi ini hari terhadap beberapa karyawannya,” ujar Asril kepada wartawan, Selasa (20/10) kemarin.

Baca Juga:

• Buka Lahan dengan Membakar di Suaka Margasatwa Kerumutan, Tiga Orang Jadi Tersangka
• Temui Polisi Malaysia, Kapolda Riau Paparkan Gotong Royong Tangani Karhutla

Sejumlah perusahaan besar di Dumai sudah ikut program jaminan pensiun. Diantaranya  Wilmar Group dan PT Kuala Lumpur Kepong (KLK) yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan ikut program jaminan pensiun.

“ Kita berharap perusahaan lain meniru Rilmar dan PT KLK untuk ikut program jaminan pensiun,” pinta Asril.

Baca Juga:

• Plh Bupati Inhil Terima Kunjungan Wabup Tanjung Jabung Barat
• Polda Riau Kerahkan Drone Pemadam Api Tangani Karhutla di Siak

Dalam pertemuan dan silaturahmi bersama puluhan managemen perusahaan di ruang rapat kantor Disnakertrans Kota Dumai berbagai keputusan penting disepakati. Diantaranya pentingnya BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi. Hal tersebut terkait diberlakukannnya program jaminan Pensiun dan diberlakukannya Permenakertrans No 19 tahun 2015.

Menurut Kepala Disnakertrans Kota Dumai Drs. Amiruddin, Permenakertrans No 19 tahun 2015 mengatur mengenai persyaratan bagi peserta yang akan mengambil manfaat JHT.

Peserta yang mengundurkan diri dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.

“ Surat keterangan dari perusahaan wajib dileges Disnakertrans Kota Dumai,” jelasnya.

Bagi para pekerja yang ingin mengambil manfaat kerena mengundurkan diri harus dengan melampirkan persyaratan asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat Peserta bekerja, dan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

“ Untuk itu kita minta BPJS Ketenagakerjaan melakukn sosialisasi secara door to door kepada perusahaan di Dumai,” katanya.

“ Ya kemarin, Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Dumai Yusuf Delfy bersama staf melakukan sosialisasi jaminan pensiun kepada karyawan Wilmar Kawasan Industri Dumai (KID) Kelurahan Pelintung,” jelas salah seorang staf BPJS Ketenagakerjaan kepada wartawan secara terpisah.

Tingkatkan Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kini Kantor Cabang Perintis (KPC) Badan Penyelenggara Jaminan Social (BPJS) Ketenagakerjaan sudah berdiri di Jalan. Dr Praptomo Bagan Siapi-api Kecamatan Bangko Rokan Hilir (Rohil).

Itu artinya  peserta maupun calon peserta (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tak perlu lagi ke Dumai. Karena sudah dapat dilayani di Bagan Siapi-api.

“ Sama seperti di sini (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai red). Peserta yang hendak klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bisa di Bagan Siapi-apia. KSP BPJS Bagan Siapi-api siap memberikan pelayanan kepada peserta maupun calon peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Asril.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan BPJS berkelas dunia. Salah satu ciri berkelas dunia karena pelayanan prima diberikan kepada peserta atau masyarakat.

Sedangkan Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Ini artinya, tenaga kerja asing (TKA) yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib ikut serta dalam program  BPJS.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki 4 (empat) program, yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun yang diperuntukan kepada pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah.

“ Seluruh perusahaan di Dumai wajib mengikuti program pensiun. Kami dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran,” tegas Asril lagi. (Cah)

Sukai Fan Page Facebook Pesisirnews.com, untuk mendapatkan berita terbaru. Silahkan KLIK DISINI

Buka Lahan dengan Membakar di Suaka Margasatwa Kerumutan, Tiga Orang Jadi Tersangka

Temui Polisi Malaysia, Kapolda Riau Paparkan Gotong Royong Tangani Karhutla

Plh Bupati Inhil Terima Kunjungan Wabup Tanjung Jabung Barat

Polda Riau Kerahkan Drone Pemadam Api Tangani Karhutla di Siak

Cegah Karhutla Kembali Berkobar, Ekskavator PC200 Buka Akses dan Gali Embung

Pemkab Inhil Normalisasi Parit 600 Meter, Perkuat Sumber Air untuk Penanganan Karhutla