Rohil, Pesisirnews.com - Aksi mogok dokter spesialis RSUD Protomo Bagansiapiapi, Rokan Hilir menjadi perhatian semua pihak sehingga pasien yang berhubungan dengan dokter spesialis menjadi terganggu.
Ketua DPRD Rohil, H.Nasrudin Hasan langsung Inpeksi mendadak ( Sidak ) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Protomo jumat, 13/10/2017 Bagansiapiapi
Disela kunjungan Ketua DPRD Rohil H. Nasrudin Hasan mengatakan mendengar Isu dokter spesialis mogok kerja hasil kunjungannya bukan seluruhnya, hanya sebagian tenaga ahli yang merasa hak-haknya belum dibayarkan tetapi tetap akan dicari solusinya.
"Kita menghimbau kepada pemerintah daerah begitu direktur untuk mencari solusi jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu, apapun namanya pelayanan tetap diatas yang paling utama, Negara telah memberikan aturan seperti itu, "pinta Nasrudin
Diungkapkannya, Senin mendatang pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan mengundang pengurus pimpinan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BPKAD dan Inpektorat, Direktur RSUD, Kadiskes, serta anggota Komisi D.
"Kalau hari ini mereka tidak bisa masuk bagaimana hari bisa masuk, jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat terganggu, "Pinta Ketua DPRD Rohil.
Terkait masalah keuangan lanjutnya, DPRD Rohil akan mencari jalan terbaik, bagaimana pun sekarang ini dikatakannya, tahu sama tahulah, bahwa keuangan daerah dalam kondisi tidak seimbang antara kebutuhan, dan masuknya keuangan
"Kita akan jelaskan kepengurus
IDI agar menyampaikan kepada anggotanya maupun dokter umum dan dokter Spesialis, Ini terjadi bukan hanya terjadi pada spesialis saja ,bahkan pejabat Eselon Direktur, Bahkan anggota DPRD juga belum menerima, "terang Ketua DPRD Rohil
"Ini bukanlah sesuatu gerakan
Tidak masuk, ada keinginan lain, itu tidak boleh, ada aturan yang mengikat, tidak boleh dilakukan itu, disampingi juga diminta harus dipahami," ingat Nasrudin
"Kita bukan tidak mau membayar, tapi kalau dibayar dokter spesialis bagaimana dengan dokter umum, tentu kami juga merasa tidak baik dimata dokter umum, "kata Nasrudin
Menurut Ketua DPRD Rohil, sebenarnya kalau mau membandingkan terlalu jauh dokter umum hanya mendapat tunjungan tiga juta, tapi hadir setiap hari kerja, dokter spesialis tunjangan Rp 20 Juta, sudah kita berlakukan dengan baik, kalau tidak masuk tentunya telah melanggar kode etik profesi.
Terkait anggaran, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Protomo yang ia tahu ada aturan penggunaannya, karena itu diperlukan payung hukum.
Pembayaran mengunakan tentu ada rambu-rambu nya, 49 persen untuk kebutuham pelayanan Jasa dan 51 untuk kebutuhan operasional termasuk pembelian obat-obatan dana yang tidak termasuk dalam anggaran APBD.
Seperti yang diketahui bersama dijelaskannya, bahwa jatah anggaran untuk pendidikan sebesar 20 Persen secara Nasional, anggaran Kesehatan Sebesar 10 Persen dan 45 Persen untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Sumpah jabatan dokter beda dengan sumpah jabatan, fungsinya
Kita harapan dokter kembalilah pada hatinurani, ini bukan masalah uang, mungkin ada hati yang tergores bekerjalah jangan lama-lama ada aturan lain,"ujar Nasrudin lagi
Direktur RSUD Protomo Bagansiapiapi, Tri Buana Tungga Dewi menyebutkan ia merasa senang dengan kehadiran wakil rakyat daerah kesini, paling tidak dapat melihat langsung bagaimana kondisi sebenar yang terjadi terhadap teman-teman sejawat khususnya dokter spesialis.
"Puncak ketidak hadiran dokter Spesialis, Ya..tidak jelasnya pembayaran tunjangan insentif pada Bulan November dan Bulan Desember 2016 lalu, " sebut Tri
"Kita sudah dilakukan pembayaran insentif bulan Januari hingga bulam mei 2017, bukan sama sekali belum dibayarkan, yang belum dibayarkan bulan Juni hingga September , mudah-mudah pertemuan nanti adanya penjelasannya, tapi terus terang saja, disini bukan hanya dokter spesialis saja, ada juga para medis, "terang Tri
Tunjungan anggaran profesi diatur dengan perbup melalui APBD, Dana Blud untuk Jasa dokter, yang ada disini jasa pelayanan mereka dan selain itu kita gunakan dana untuk operasional RSUD, Selain itu pembelian obatan, karena tidak ada sama sekali anggaran tahun ini, kita gunakan untuk belanja, jangan sempat obat terjadi kekosongan, itu sudah ada aturan mainnya dan sudah terbentuk suatu dokumen rencana bisnis anggaran.
"Kita prediksi tahun ini anggaran
16 milyar kita rencana untuk belanja anggaran pegawai dan dokter sudah adanya ketentuan aturan, kita tidak boleh menyalahi aturan ketentuan permendagrinya, biarpun ada anggaran BLUD tidak sembarangan bisa dipakai, "kata Tri
"Jumlah anggaran Belanja Jasa pengawai dan dokter mencapai Rp 900 Juta tiap bulannya, bulan lalu mencapai Rp 990 kita lakukan pembayaran hampir mencapai Rp 1 Milyar. Sedangkan pendapatan anggaran RSUD Protomo dari BPJS, Pelayanan umum, Kerjasama RahajaHarja dan Penempatan ATM, "Pungkas Tri.(rd/sn)
