Tak Ada Lagi Larangan Selingkuh hingga Kawin Siri di PKPU

(Pesisirnews.com)Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mempersoalkan penghapusan larangan perselingkuhan, tindak kekerasan seksual, hingga kawin siri di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Komisioner Komnas Perempuan Dewi Kanti menjelaskan, terdapat perubahan aturan yang dibuat KPU mengenai kode etik penyelenggara pemilu.

Dewi menyebutkan, awalnya PKPU 21/2020 mengatur secara eksplisit kewajiban bagi semua penyelenggara pemilu termasuk anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi, dengan menjauhkan diri dari di antaranya perselingkuhan, tindak kekerasan, dan tindakan kekerasan seksual, serta dari kawin siri.

Baca Juga:

• Penemuan Kerangka Manusia di Desa Sungai Asam, Polsek Reteh Lakukan Evakuasi
• Berapa Banyak Jumlah Manusia yang Pekerjaanya Dapat Digantikan oleh AI?

"Namun, PKPU No. 4 Tahun 2021 menghapus aturan eksplisit tersebut dengan menyebutkannya hanya sebagai 'perbuatan tercela, dilarang, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat'," kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/6).

Menurutnya, meskipun perubahan aturan etik penyelenggara pemilu tersebut terkesan diperluas terkait larangan kawin siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan, tetapi Ketua KPU Hasyim Asy'ari justru menghilangkan bunyi frasa tersebut di aturan revisi selanjutnya.

Baca Juga:

• Ukraina Pesan 100 Kendaraan Lapis Baja Rosomak dari Polandia
• Meski Berusia 97 Tahun, Dr Mahathir Mohamad Sebut Masih akan Terus Terjun ke Dunia Politik

"Pengaturan tersebut kemudian dihapus melalui PKPU No. 5 Tahun 2022 dan No. 12 Tahun 2023, yang ditandatangani oleh Hasyim Asyari, Ketua KPU saat ini," sambungnya.

Dampak dari perubahan aturan oleh KPU RI tersebut, Komnas Perempuan menemukan jumlah kasus yang ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada periode 2017-2022 sebanyak 25 kasus kekerasan seksual, dan telah disidangkan.

"Tercatat 23 di antaranya diputuskan dengan penghentian tetap. Kekerasan seksual pada situasi ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam pemilihan umum (violence against women in election)," kata Dewi.

"Ini hadir dalam banyak bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seksual, pembatasan hak dan gerak perempuan dalam politik, hingga pemecatan kandidat perempuan," tambahnya.(rmol)

Penemuan Kerangka Manusia di Desa Sungai Asam, Polsek Reteh Lakukan Evakuasi

Berapa Banyak Jumlah Manusia yang Pekerjaanya Dapat Digantikan oleh AI?

Ukraina Pesan 100 Kendaraan Lapis Baja Rosomak dari Polandia

Meski Berusia 97 Tahun, Dr Mahathir Mohamad Sebut Masih akan Terus Terjun ke Dunia Politik

Putin Tuding AS dan Nato Membentuk Aliansi Global Mirip Perang Dunia II

Rusia - Ukraina Saling Klaim Tewaskan Ratusan Serdadu dalam Pertempuran Bakhmut