Anggota Komisi XI DPR RI: Kenaikan Tarif Listrik Berdampak Terhadap Roda Perekonomian

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrusammad, mengatakan kenaikan tarif listrik di atas 1300 VAakan memberidampak signifikan.

"Dampaknya pasti adadan cukup signifikan terhadap roda perekonomian kita," ujar Kamrusammad yang dikutip melalui wawancara Pro3RRI, Sabtu (21/5/2022).

Dia menjelaskan nantinya dampak tersebut akan timbul ketika masyarakat kelas menengah ke atas ini, mengurangi penggunaan listrik dalam kesehariannya.

Baca Juga:

• DPRD Inhil Setujui Perubahan APBD 2026, Pemkab Sampaikan Pendapat Akhir Bupati
• HM Yusuf Siad Anggota Komisi II DPRD Inhil Dapat Amanah Membacakan Visi Dan Misi Pada Hari Jadi Provinsi Riau Ke 69

"Kalau 3.000 rumah tangga pengguna 1300 VA mengurangi konsumsi, maka itu akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap ekonomi. Tetapi belum diukur sejauh mana dampaknya," jelasnya.

Maka itu Kamrusammad berharap pemerintah dapat mengkaji lebih dahulu mengenai suatu kebijakan. Hal ituagar tidak asal-asalan dalam menerapkannya.

Baca Juga:

• Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Sosialisasi Pembangunan Pasar Desa Sungai Gantang
• Wakil Bupati sampaikan penjelasan Bupati terkait Ranperda administrasi pemerintahan desa dalam rapat paripurna DPRD Inhil

"Jangan karena takut terhadap gejolak sosial politik, sehingga apa yang harusnya naik, tetapi tidak dinaikkan seperti Pertalite. Itupun juga tidak dijelaskan solusinya apa?" tambah Kamrusammad.

[br]

Sementara meski kenaikan ini dialami masyarakat pengguna listrik1300 VA, pemerintah harus melihat seberapa banyak pengguna dan kontribusinya terhadap perputaran pembayaran dan penerimaan PLN atau negara melalui pelanggan tersebut.

"Karena size yang besar itu puluhan juta, bahkan ratusan juta itu di bawah 1.300 VA dan itu yang harus disimulasi lagi," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan akan ada kenaikan tarif listrik di atas 3.000 VA. Ini sebagai langkah berbagi beban antara kelompok rumah tangga mampu, badan usaha, dan pemerintah.

Dengan demikian, dampak kenaikan harga minyak (ICP) terhadap penyediaan energi nasional tidak semuanya dibebankan kepada APBN. (PNC)

DPRD Inhil Setujui Perubahan APBD 2026, Pemkab Sampaikan Pendapat Akhir Bupati

HM Yusuf Siad Anggota Komisi II DPRD Inhil Dapat Amanah Membacakan Visi Dan Misi Pada Hari Jadi Provinsi Riau Ke 69

Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Sosialisasi Pembangunan Pasar Desa Sungai Gantang

Wakil Bupati sampaikan penjelasan Bupati terkait Ranperda administrasi pemerintahan desa dalam rapat paripurna DPRD Inhil

Bupati Herman: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Ketua DPRD Inhil Pimpin Rapat Rapat Paripurna Ke 11 Masa Persidangan VI Tahun 2026