Fadli Zon Ingatkan Yusril Ihza Mahendra Jangan Lupakan Sejarah

Pesisirnews.com- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memberikan peringatakan kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @fadlizonyang diunggah pada Sabtu (10/11/2018)

Fadli Zon mengingatkan agar Yusril Ihza Mahendra tidak melupakan sejarah

Baca Juga:

• Wabup Yuliantini Tegaskan Komitmen Bersama Perkuat Langkah Percepatan Penurunan Stunting
• Hotspot Riau Turun Jadi 79 Titik, Kapolda: Gotong Royong Jadi Kekuatan Utama

Wakil Ketua DPR RI itu menyebutkan apabila dirinya dan Prabowo Subianto turut memberikan andil dalam berdirinya Partai Bulan Bintang.

Sy ingatkan @Yusrilihza_Mhd , sy ikut lahirkan PBB n P @prabowo ikut mbantu partai ini bisa hadir pd waktu itu (1998).

Baca Juga:

• Setelah Sita Uang Rp1,5 M, KPK Susun Strategi Ungkap Kasus 'Sunat' Upah Pungut di Kabupaten Bogor
• Kapolda riau konfrensi pers tindak Pidana lingkungan hidup penggerusakan 133 ha hutan mangrove di kab. Rohil

Yg ikut mengajak Anda ke partai baru waktu itu adalah saya n alm. Farid Prawiranegara, putra Pak Sjafroeddin Prawiranegara.

Jgn lupa sejarah. Lalu kami keluar,"kata Fadli Zon.

Postingan Fadli itu rupanya mendapat tanggapan dari mantan staf khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu.

Said Didu mengatakan jika adiknya juga turut berperan dalam melahirkan Partai Bulan Bintang.

"Adik saya juga ikut melahirkan PBB,"kata Said Didu.

Postingan Fadli Zon-Said Didu (capture/Twitter)

Diketahui, sebelumnya Yusril Ihza Mahendra memberikan sejumlah kritikan kepada Prabowo Subianto.

Hal itu ia lakukan setelah memutuskan untuk bergabung menjadi kuasa hukum pasangan calon capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Yusril Ihza Mahendra sempat mempertanyakan format koalisi Adil dan Makmur milik paslon Prabowo-Sandiaga Uno.

"Kalau partai-partai hanya diajak koalisi mendukung paslon Prabowo-Sandi tanpa format yang jelas, sementara pada detik yang sama rakyat memilih presiden dan wapres serta memilih caleg pada semua tingkatan, maka pembagian 'peta dapil' menjadi sangat penting sebagaimana dapat dicontoh sebagai perbandingan dari Pemilu di Malaysia," ucap Yusril dilansir dari Tribunnews.com.

Ia menyebutkan tidak adanya sinkronisasi dalam koalisi Prabowo dalam Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019.

"Dalam 'koalisi' di sini, di satu pihak anggota koalisi disuruh all out kampanyekan Prabowo-Sandi, tetapi dalam pileg di suatu dapil sesama anggota koalisi saling bertempur untuk memperoleh kemenangan bagi partainya," Katanya.

Dirinya juga menambahkan bahwa Koalisi Adil Makmur rentan terhadap kemungkinan tidak masuk dalam ambang batas parlemen (parlementary threshold) kecuali Partai Gerindra, apabila Prabowo-Sandi menang dalam Pilpres.

"Nanti yang akan terjadi adalah Prabowo Sandi menang Pilpres, tetapi dalam Pileg yang sangat diuntungkan adalah Gerindra, yang kemungkinan akan menjadi partai nomor 1 atau nomor 2. Partai-partai anggota koalisi yang lain bisa babak belur. Ini saya saya katakan dalam Pileg di Dapil, PBB bisa 'digergaji' sama Gerindra," katanya.

Yusril mengaku bahwa dirinya sempat mengusulkan pada Prabowo untuk merespon draf koalisi yang dirumuskan oleh sejumlah tokoh dan ulama.

Namun draf tersebut dianggapnya tidak pernah direspon oleh Prabowo

aya sengaja menulis ini menanggapi apa yang ditulis oleh Saudara Habiburrokhman, supaya masyarakat tahu latar belakang mengapa saya pribadi berpendapat koalisi yang ingin dibangun dibawah pimpinan Partai Gerindra itu tidak jelas format dan arahnya," pungkas Yusril. 

Tanggapan Yusril ini pun kemudian dibantah oleh Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil mengatakan bahwa selama ini Prabowo Subianto telah menyetujui dan menandatangi pakta integritas yang diajukan ulama.

Ijtima Ulama mendaulat Pak Prabowo sebagai calon presiden dan beliau menandatangani dan setuju semua draft yang diajukan, termasuk untuk melindungi semua warga negara Indonesia untuk hidup saling merawat toleransi," terangnya dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (8/11/2018).

Ia pun mengatakan bahwa selama ini Prabowo selalu merespon usulan dari Ijtima Ulama.

Sebaliknya ia justru mempertanyakan bagian mana yang menurut Yusril tidak direspon oleh Prabowo.

"Jadi bagian mana yang tidak direspon? Apakah bagian permintaan Pak Yusril? Atau bagian mana?," tanya Dahnil. (TribunWow.com)

Wabup Yuliantini Tegaskan Komitmen Bersama Perkuat Langkah Percepatan Penurunan Stunting

Hotspot Riau Turun Jadi 79 Titik, Kapolda: Gotong Royong Jadi Kekuatan Utama

Setelah Sita Uang Rp1,5 M, KPK Susun Strategi Ungkap Kasus 'Sunat' Upah Pungut di Kabupaten Bogor

Kapolda riau konfrensi pers tindak Pidana lingkungan hidup penggerusakan 133 ha hutan mangrove di kab. Rohil

Perkuat pelayanan ASN, Wakil Bupati Inhil terima kunjungan PT Taspen Pekanbaru

Antisipasi Dampak Asap Karhutla, Polda Riau Bagikan 2.500 Masker kepada Warga Pekanbaru