Hunian DP 0 persen untuk ASN, Timses Jokowi bantah tiru program Anies Baswedan

Skema serupa sebelumnya dicanangkan Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan. Program tersebut sudah dijanjikan sejak masa kampanye. Namun, Pemprov DKI baru diluncurkan khusus warga kalangan menengah.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga mengatakan Jokowi secara nyata telah merealisasikan skema DP 0 persen. Dia mengatakan bukan meniru apa yang dilakukan Anies.

Baca Juga:

• Kapolda Riau dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Cek Karhutla di Inhu, Tegaskan Penanganan Kolaboratif
• Kebakaran Hanguskan Rumah Warga di Jalan Budiman Tembilahan

Jadi tujuannya memang untuk kesejahteraan pegawai negeri dan kesejahteraan tentara, bukan menirunya untuk memudahkan akses bagi mereka untuk mendapatkan rumah yang baik dan cepat," ujar Arya di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Arya tak khawatir program tersebut dituding meniru Anies Baswedan. Meski keduanya dalam politik saling berseberangan. Malah, hal tersebut menunjukkan sesuatu yang baik karena pemerintah pusat mendukung program di daerah.

Baca Juga:

• Cegah Karhutla, Polda Riau Masifkan Sosialisasi hingga Pasar dan Permukiman
• Buka Lahan dengan Membakar di Suaka Margasatwa Kerumutan, Tiga Orang Jadi Tersangka

"Jangan karena beda pandangan politik kita tolak," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah akan memberikan keringanan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Nantinya, rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai mengikuti rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri di Kantor Presiden, Jakarta.

"Pada rapat bulan April sudah diajukan skema khusus yaitu skema pengajuan rumah ASN, TNI, Polri dengan DP atau uang muka 0 persen," kata dia.

Selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," jelas dia.

Merdeka.com