Jembatan Suramadu Tak Bisa Lepas dari SBY, Jangan sampai Penggratisan untuk Politik!

JAKARTA - Jembatan Tol Suramadu akhirnya digratiskan oleh Presiden Jokowi. Partai Demokrat pun menyampaikan selamat kepada rakyat Madura.

Kerja keras SBY dan gagasan serta kinerja para presiden sebelumnya akhirnya semakin penuh manfaatnya bagi Madura.

"Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada rakyat Madura," kata Kadiv Advokasi Dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada redaksi, Minggu (28/10/2018).

Baca Juga:

• Tinjau Karhutla Parit 18, Plh Bupati Inhil Sebut 72 Hotspot Terdeteksi di Delapan Kecamatan
• Wabup Inhil Sambut Tim Mabes TNI, Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla

Juru bicara Partai Demokrat ini juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi, bahwa apa yang telah digagas dan dibangun oleh para presiden pendahulunya, bisa ditindaklanjuti manfaatnya dengan kebijakan menggratiskan Jembatan Suramadu.

"Terimakasih Pak Jokowi, rakyat Madura kembali terangkat memorinya atas kerja keras SBY mewujudkan jembatan terpanjang di Indonesia tersebut," ujar Ferdinand.

Baca Juga:

• Wabup imhil Yuliantini Dampingi Sejumlah Balita Stunting Pemainan Edukatif
• Wabup Yuliantini Tegaskan Komitmen Bersama Perkuat Langkah Percepatan Penurunan Stunting

Lebih lanjut Ferdinand mengulas sejarah panjang gagasan pembangunan jembatan Suramadu. Sejak awal Bung Karno pernah bercita cita menyatukan dan menghubungkan Jawa dengan Madura. Dan pada era Soeharto, gagasan itu pernah disikapi meski belum bisa diwujudkan.

"Mungkin ini soal teknologi, bukan soal ketidakmauan untuk membangun," imbuhnya.

Jangan Hilangkan Sejarah

Kemudian era terus berganti hingga pada masa Presiden Megawati, tanggal 20 Agustus 2003 meresmikan tiang pancang pertama proyek tersebut.

Namun sayangnya terhenti. Hingga akhirnya pemerintahan berganti dan masuk era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan solusi pembiayaan pun terselesaikan.

"Selain dana APBN juga menyertakan biaya pinjaman dari China sebesar 45 persen dari total biaya dan 55 persen dari APBN," sebutnya.

Kemarin (Sabtu, 27/10) saat Jokowi meresmikan penggratisan tol Suramadu tersebut, menurut dia, banyak media menulis dengan berita yang justru menghilangkan kerja keras SBY atas proyek tersebut.

"Padahal rakyat Madura tahu persis yang membangun Suramadu itu era presiden SBY," tegasnya.

Narasi negatif terhadap kinerja SBY dibangun demi kepentingan politik, seolah menggratiskan jalan tol itu jadi jauh lebih besar daripada kerja keras membangunnya.

Bahkan, ia mencermati beberapa media menulis dengan judul berita seolah SBY hanya meresmikan, tidak membangun, tapi dibangun Megawati. Padahal, itu keliru.

"Logika orang waras tentu akan tertawa, karena Megawati sudah lengser pada Oktober 2004. Agustus 2003 diresmikan Megawati dan mangkrak. Setelah itu diteruskan diselesaikan oleh SBY," paparnya.

Ferdinand sekali lagi menekankan rakyat Madura dan Indonesia tahu betul Suramadu kerja keras SBY atas gagasan besar para pendahulunya. "Jangan hilangkan sejarah karena nanti generasi muda bangsa ini bisa sesat sejarah," kat dia mengakhiri.

Rakyat Madura Lebih Cerdas Soal Politik

Pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdus Salam menilai kebijakan penggratisan jembatan Suramadu momentumnya bersamaan dengan waktu kampanye Pilpres 2019 sehingga sebagian publik menghubungkan dengan kepentingan elektoral yang notabene menguntungkan calon petahana.

Berdasarkan informasi yang didapat, lanjut Surokim sejatinya sudah setahun yang lalu disampaikan disertai hitung-hitungan matematis soal Break Even Point (BEP) biaya jembatan Suramadu bentang tengah sekitar 10 baru impas. Artinya, jika mulai beroperasi pada 10 Juni 2009 maka BEP itu tercapai pada Juni 2019 mendatang.

"Kalau sekarang baru dikabulkan itu memang sarat dengan kepentingan politik. Tapi Jokowi cerdas mengambil momentum untuk bisa mengambil hari pemilih Madura," kelakar akademisi murah senyum ini.

Kendati demikian, pihaknya juga ingin mengingatkan kepada publik bahwa aspirasi jembatan Suramadu gratis itu memang usulan masyarakat Madura dan juga masyarakat kampus sehingga bukan murni kehendak presiden Jokowi semata.

"Apalagi dalam pandangan masyarakat Madura itu sebenarnya bukan jalan tol tetapi jembatan dan biaya jika dihitung sudah tertutupi selama 10 tahun terakhir jad wajar tuntutan itu dikabulkan Presiden," ungkapnya.

Peneliti senior SSC ini juga meyakini masyarakat Madura akan menyambut baik policy itu. Namun berapa efeknya terhadap elektabilitas Jokowi-Ma'ruf maka perlu disurvey untuk kepastiannya, tetapi petahana jelas akan diuntungkan.

"Angka swing voters Madura dalam Pilpres 2019 masih tinggi hampir 27 persen, tentu itu sangat signifikan menambah jumlah dukungan pemilih swing voters. Situasi begini akan menguntungkan petahana karena bisa mengklaim prestasi dan juga memberi hadiah policy," imbuhnya.

Tetapi, soal politik warga Madura jauh lebih cerdas. Bisa dipastikan mereka tak bakalan terpengaruh dengan kebijakan itu, karena dinilai sudah menjadi kewajiban seorang presiden. (duta.co)

Tinjau Karhutla Parit 18, Plh Bupati Inhil Sebut 72 Hotspot Terdeteksi di Delapan Kecamatan

Wabup Inhil Sambut Tim Mabes TNI, Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla

Wabup imhil Yuliantini Dampingi Sejumlah Balita Stunting Pemainan Edukatif

Wabup Yuliantini Tegaskan Komitmen Bersama Perkuat Langkah Percepatan Penurunan Stunting

Hotspot Riau Turun Jadi 79 Titik, Kapolda: Gotong Royong Jadi Kekuatan Utama

Setelah Sita Uang Rp1,5 M, KPK Susun Strategi Ungkap Kasus 'Sunat' Upah Pungut di Kabupaten Bogor