UGM: Korban Tak Mau Ke Jalur Hukum

Kasus yang terjadi saat korban dan pelaku menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di Maluku 2017 lalu itu pun terus bergulir di kampus. Namun, UGM masih belum memilih jalur hukum karena alasan permintaan korban sendiri.

"Sejak awal pihak manapun termasuk penyintas tidak ingin kasus ini dibawa ke ranah hukum dan UGM mampu menyelesaikannya," kata Rektor UGM Panut Mulyono saat dihubungi Harian Jogja, Sabtu (10/11/2018).

Baca Juga:

• Operasi Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Riau, 68 Orang Diamankan di Tempat Hiburan Malam Pekanbaru
• Wabup Yuliantini dan Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanty Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Layak Huni di Sungai Luar

UGM merasa mampu menyelesaikan kasus ini karena memiliki Peraturan Rektor tentang Pencegahan Tindak Pelecehan Seksual. Panut yakin aturan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mencari jalan keluar.

Dengan pendampingan psikologis yang sedang diupayakan UGM kepada penyintas maupun pelaku saat ini, Panut berharap mampu memperbaiki karakter keduanya. Panut berpendapat UGM mampu menyelesaikan masalah secara manusiawi dan berdasarkan pola-pola pendidikan.

Baca Juga:

• Bupati Herman Buka Santri Expo 2026, Dorong Santri Cinta Tanah Air dan Berkontribusi untuk Daerah
• Dua Perempuan Diamankan Polres Inhil, Diduga Edarkan Sabu 0,64 Gram di Pekan Arba

Sementara itu, komunitas pendamping korban yang tergabung dalam gerakan Kita Agni mengonfirmasi keengganan korban mengambil langkah hukum. Humas Kita Agni, Cornelia Natasya, membenarkan sejak awal Agni (bukan nama sebenarnya korban) enggan menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Sampai saat ini pun penyintas masih berdiri dengan pilihannya yaitu tanpa jalur litigasi atau hukum.

Alasan pertama karena keputusan tersebut menjadi hak penuh penyintas yang datang dari pertimbangan personalnya, baik psikis, dan lain sebagainya. Kedua, korban menilai perangkat hukum tidak cukup sensitif gender dan tidak cukup berpihak kepada penyintas.

"Ketiga, Agni paham betul bahwa UGM sanggup mengeluarkan pelaku dan hal tersebut masih dalam kewenangan kampus," katanya.

Solopos