Badan Intelejen Negara(BIN)Bantah Terlibat Penangkapan Rizieq Shihab di Saudi

Tuduhan BIN mengganggu Habib Rizieq Shihab tidak benar. Apalagi, menuduh bahwa anggota BIN mengontrak rumah di dekat kontrakan HRS, memasang bendera, maupun mengambil CCTV. Semua hanya pandangan sepihak," kata Wawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Wawan menegaskan tuduhan pemasangan bendera berkalung tauhid di tembok juga tidak ada bukti bahwa yang memasang adalah BIN, apalagi memfoto, kemudian lapor ke polisi Arab Saudi.

Baca Juga:

• Operasi Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Riau, 68 Orang Diamankan di Tempat Hiburan Malam Pekanbaru
• Wabup Yuliantini dan Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanty Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Layak Huni di Sungai Luar

Jadi, tuduhan bahwa BIN merekayasa penangkapan HRS oleh polisi Saudi adalah hoaks," kata Wawan, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis.

BIN justru menghendaki agar masalah Habib Rizieq Shihab cepat selesai dan tuntas sehingga tidak berkepanjangan dan berakibat pada berkembangnya masalah baru, apalagi di luar negeri, sistem hukum dan pemerintahannya berbeda, kata Wawan

Baca Juga:

• Bupati Herman Buka Santri Expo 2026, Dorong Santri Cinta Tanah Air dan Berkontribusi untuk Daerah
• Dua Perempuan Diamankan Polres Inhil, Diduga Edarkan Sabu 0,64 Gram di Pekan Arba

Wawan mengatakan BIN bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk Habib Rizieq Shihab.

"Tidak benar jika ada anggapan bahwa Habib Rizieq Shihab adalah musuh, semua adalah anak bangsa yang masing-masing memiliki pemikiran yang demokratis yang wajib dilindungi. Jika ada sesuatu yang kurang pas, wajib diingatkan," katanya.

Wawan mengatakan Arab Saudi adalah negara berdaulat yang tidak bisa diintervensi oleh Indonesia. Operasi intelijen di negara lain adalah dilarang. Mereka bisa dipersona non grata atau dideportasi atau bahkan dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku di negeri itu.

Ia juga menegaskan tidak benar ada dendam politik. BIN adalah lembaga negara yang tetap ada meskipun silih berganti kepemimpinan nasionalnya, dan berkewajiban menjaga agar program pembangunan berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.

Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dengan duduk bersama, semua bisa teratasi, katanya. "BIN tidak pernah mempermasalahkan aliansi politik HRS. Itu hak seseorang dan sah-sah saja," katanya.

BIN ingin agar anak bangsa ini tidak terpecah karena beda pandangan. Perbedaan adalah memperkaya khasanah kebangsaan dan bukan alasan untuk terpecah.

BIN, lanjut Wawan, tidak mengenal istilah kriminalisasi, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di depan hukum.

"BIN selalu siap membantu HRS, sebagaimana Kedubes RI juga siap membantu jika HRS dalam kesulitan, termasuk memberikan jaminan atas pelepasan HRS," katanya.(solopos.com)