Viral Pengadaan Tas Sembako Jokowi Rp 3 Miliar, Ini Tanggapan Istana

JAKARTA, pesisirnews.com.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui adanya lelang pengadaan tas bantuan sembako Presiden Joko Widodo senilai Rp 3 miliar.

Pratikno mengatakan, anggaran tersebut diambil dari pos bantuan sosial Presiden.

"Jadi ada pos anggaran namanya bantuan sosial, itu sudah sejak zaman dulu kala sudah ada. Cuma penggunaannya saja sudah beda-beda," kata Pratikno, Selasa (24/4/2018).

Baca Juga:

• Kapolda Riau Bawa Harapan ke Tepian Negeri, 3.600 Mangrove Bentengi Kuala Selat
• Satlantas Polres Inhil Gelar Strong Point Pagi, Pastikan Arus Lalu Lintas Tetap Lancar dan Kondusif

"Itu bukan pos yang baru, ini pos yang sejak lama, sejak Presiden terdahulu. Cuma bagaimana bentuknya, itu penggunaannya berbeda-beda," lanjut dia.

Hal ini disampaikan Pratikno menjawab informasi soal pengadaan tas sembako tersebut yang ramai di media sosial. Informasi soal tas sembako ini berasal dari situs LPSE Kemenkeu. 

Baca Juga:

• Tim Gabungan Terus Lakukan Pemadaman Karhutla di Dua Lokasi di Inhil
• Kebakaran Rumah Terjadi di Jalan Tanjung Harapan Tembilahan, Api Berhasil Dikendalikan

Di laman lpse.kemenkeu.go.id, tercantum informasi soal lelang 'Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden' dengan kode lelang 23246011.

Pengadaan ini ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.

Nilai pagu paket Rp 3.000.000.000, yang dananya berasal dari APBN tahun anggaran 2018.

Pratikno memastikan proses pengadaan tas sembako ini sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Bapak Presiden menggunakannya, ini kan terbuka, semua orang tahu siapa yang menerima. Dan kami akuntabel untuk administrasi," kata Pratikno.

Presiden Jokowi memang kerap membagi-bagikan sembako saat kunjungan kerja ke daerah. Sembako itu dibungkus di dalam tas bertuliskan "Bantuan Presiden Republik Indonesia"

Belakangan, kupon sembako Jokowi berstempelkan Polri Resor Sukabumi juga sempat viral di media sosial, bertepatan dengan kunjungan Kepala Negara ke daerah itu.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah.

Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako yang dilakukan merupakan upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Namun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembagian sembako yang dilakukan Presiden Joko Widodo ketika kunjungan ke daerah bukan kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Pembagian sembako itu sudah dilakukan sejak awal Jokowi menjabat sebagai Presiden.

Sumber Kompas.com.

Kapolda Riau Bawa Harapan ke Tepian Negeri, 3.600 Mangrove Bentengi Kuala Selat

Satlantas Polres Inhil Gelar Strong Point Pagi, Pastikan Arus Lalu Lintas Tetap Lancar dan Kondusif

Tim Gabungan Terus Lakukan Pemadaman Karhutla di Dua Lokasi di Inhil

Kebakaran Rumah Terjadi di Jalan Tanjung Harapan Tembilahan, Api Berhasil Dikendalikan

Kapolres Inhil Gelar Apel Pergeseran 150 Personel Menuju Kuala Selat dalam rangka Ekspedisi Merah Putih Presisi

Kapolres Inhil Gelar Apel Pergeseran 150 Personel Menuju Kuala Selat dalam rangka Ekspedisi Merah Putih Presisi