Viral Pengadaan Tas Sembako Jokowi Rp 3 Miliar, Ini Tanggapan Istana

JAKARTA, pesisirnews.com.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui adanya lelang pengadaan tas bantuan sembako Presiden Joko Widodo senilai Rp 3 miliar.

Pratikno mengatakan, anggaran tersebut diambil dari pos bantuan sosial Presiden.

"Jadi ada pos anggaran namanya bantuan sosial, itu sudah sejak zaman dulu kala sudah ada. Cuma penggunaannya saja sudah beda-beda," kata Pratikno, Selasa (24/4/2018).

Baca Juga:

• Operasi Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Riau, 68 Orang Diamankan di Tempat Hiburan Malam Pekanbaru
• Wabup Yuliantini dan Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanty Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Layak Huni di Sungai Luar

"Itu bukan pos yang baru, ini pos yang sejak lama, sejak Presiden terdahulu. Cuma bagaimana bentuknya, itu penggunaannya berbeda-beda," lanjut dia.

Hal ini disampaikan Pratikno menjawab informasi soal pengadaan tas sembako tersebut yang ramai di media sosial. Informasi soal tas sembako ini berasal dari situs LPSE Kemenkeu. 

Baca Juga:

• Bupati Herman Buka Santri Expo 2026, Dorong Santri Cinta Tanah Air dan Berkontribusi untuk Daerah
• Dua Perempuan Diamankan Polres Inhil, Diduga Edarkan Sabu 0,64 Gram di Pekan Arba

Di laman lpse.kemenkeu.go.id, tercantum informasi soal lelang 'Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden' dengan kode lelang 23246011.

Pengadaan ini ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.

Nilai pagu paket Rp 3.000.000.000, yang dananya berasal dari APBN tahun anggaran 2018.

Pratikno memastikan proses pengadaan tas sembako ini sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Bapak Presiden menggunakannya, ini kan terbuka, semua orang tahu siapa yang menerima. Dan kami akuntabel untuk administrasi," kata Pratikno.

Presiden Jokowi memang kerap membagi-bagikan sembako saat kunjungan kerja ke daerah. Sembako itu dibungkus di dalam tas bertuliskan "Bantuan Presiden Republik Indonesia"

Belakangan, kupon sembako Jokowi berstempelkan Polri Resor Sukabumi juga sempat viral di media sosial, bertepatan dengan kunjungan Kepala Negara ke daerah itu.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah.

Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako yang dilakukan merupakan upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Namun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembagian sembako yang dilakukan Presiden Joko Widodo ketika kunjungan ke daerah bukan kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Pembagian sembako itu sudah dilakukan sejak awal Jokowi menjabat sebagai Presiden.

Sumber Kompas.com.

Operasi Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Riau, 68 Orang Diamankan di Tempat Hiburan Malam Pekanbaru

Dua Perempuan Diamankan Polres Inhil, Diduga Edarkan Sabu 0,64 Gram di Pekan Arba

HUT ke-81 TNI di Inhil, Perkuat Sinergitas TNI-Polri dan Forkopimda

Dilantik Jadi Kabaharkam Polri, Komjen Herry Heryawan Bicara Amanah dan Pengabdian

Polres Inhil Dampingi Ekshumasi Jenazah (E. S) , Tim Forensik Lakukan Autopsi

Kapolres Inhil Ajak Masyarakat Tetap Tenang, Peristiwa E.S Didalami Secara Profesional dan Transparan