Bupati Inhil Launching Penyaluran Bansos Non - Tunai 6000 Keluarga Harapan

Indragiri Hilir,Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan me - launching atau meluncurkan Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Non - Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Inhil di Hotel Inhil Pratama, Tembilahan, Sabtu (29/7/2017) siang.

Penyaluran bantuan sosial non - tunai Program Keluarga Harapan ini akan dilakukan sebanyak 4 tahap dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sedikitnya, terdapat 6000 jiwa masyarakat miskin di Kabupaten Inhil yang akan menerima bantuan pada tahap pertama ini dengan total dana sekitar Rp. 4 Milyar untuk seluruh tahapan selama setahun.

Baca Juga:

• Kapolres Inhil dan Tim Gabungan Pilih Bermalam Demi Pastikan Karhutla Benar-Benar Padam
• Pisah Sambut Kajari Inhil, Plh. Bupati Yuliantini Dorong Sinergi Untuk Daerah Kondusif

Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan mengatakan, bantuan sosial non - tunai program keluarga harapan ini dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem sosial, untuk mengentaskan kemiskinan, memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Baca Juga:

• malam puncak sistem informasi award ke-8 tahun 2026, pemkab inhil apresiasi prestasi mahasiswa dan dosen
• Polda Riau Awasi Lahan Bekas Terbakar, Pastikan Karhutla Tak Jadi Jalan Membuka Lahan

"Inilah bentuk kepedulian dari Pemerintah Pusat. Program Keluarga Harapan ini tidak sama dengan bantuan langsung tunai atau bukan lanjutan dari program bantuan langsung tunai," ujar Bupati.

Bupati Wardan menuturkan, penyaluran bantuan sosial non - tunai Program Keluarga Harapan ini telah tepat sasaran. Dari data yang ada, sejak tahun 2013, terdapat 9808 jiwa masyarakat penerima manfaat diperluas untuk Lansia 70 tahun ke atas dan penyandang Disabilitas berat.

"Saya mendapat informasi, akan ada penambahan kuota untuk penerima bantuan sosial ini sebanyak 4000 jiwa lagi. Tentu, kepada instansi terkait, Dinas Sosial harus mendata kembali secara intensif masyarakat miskin kita. Masih ada kesempatan untuk kita menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan," kata Bupati.

Untuk itu, Bupati Wardan mengharapkan, agar penambahan kuota dapat segera direalisasikan oleh Pemerintah Pusat. Sebab, Bupati memandang bantuan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat miskin, khususnya di Kabupaten Inhil.

Kepada masyarakat miskin atau penerima manfaat, Bupati berharap agar penggunaan dana bantuan itu dapat benar - benar sesuai dengan tujuan PKH, yakni digunakan bagi kepentingan pendidikan dan kesehatan.

"Karena akses yang mudah jangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga, tapi gunakan lah dana tersebut untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan tujuan penyalurannya. Gunakanlah dana tersebut sebaik - baiknya," tandas Bupati.

Perwakilan Kemensos mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial dalam bentuk non - tunai kepada masyarakat ini ditujukan untuk menjaga efisiensi penggunaan dana bantuan yang diberikan. Sebab, menurutnya, jika bantuan sosial diberikan secara tunai, terdapat indikasi bahwa dana yang diserahkan akan digunakan tidak tepat sasaran.

"Sedangkan, untuk target penyaluran yang notabene adalah perempuan, dalam hal ini adalah kaum ibu yang di tingkat Pusat sempat menjadi polemik dikarenakan secara filosofis, perempuan, khususnya kaum ibu lebih dapat dipercaya dalam hal pengelolaan atau penggunaan uang tersebut yang salah satunya diperuntukkan guna menunjang biaya pendidikan anak," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, dikatakan Perwakilan tersebut, penyaluran bantuan sosial ini dilakukan melalui 3 (Tiga) lembaga perbankan nasional yang ditunjuk, yakni Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI. Khusus untuk wilayah Kabupaten Inhil, lanjutnya, penyaluran dilakukan melalui Bank BRI.

"Jadi, masyarakat penerima manfaat hanya perlu menggunakan ATM saja untuk mengambil uang itu tanpa perlu mengantre seperti program bantuan yang dulu pernah diterapkan," tukasnya.

Perwakilan Pemerintah Pusat itu juga mengungkapkan, pada penyaluran Bantuan Sosial non - tunai tahun ini, telah terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh inventarisasi bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial ini.

"Karena penyaluran kali ini dilakukan melalui bank, maka tidak boleh ada sedikitpun kesalahan adminstratif pada proses inventarisasi. Tentunya, kami selak Pemerintah Pusat tidak menginginkan ada salah sasaran atas masyarakat penerima manfaat," pungkasnya.

Usai sambutan, launching atau peluncuran Penyaluran Bantuan Sosial Non - Tunai Program Keluarga Harapan ini dilakukan secara simbolis langsung oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan kepada 5 (Lima) orang Masyarakat Miskin Penerima Manfaat.

Pada penyaluran secara simbolis tersebut, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan turut didampingi oleh Perwakilan Pemerintah Pusat, Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahruddin, Kepala Bank BRI Cabang Tembilahan dan Kepala Dinas Sosial yang diwakili Sekretaris.(zamri).