Rabu, 26 Agustus 2026 WIB

Susi: Saya Perlu Pencitraan Buat Apa?

- Kamis, 11 Desember 2014 18:27 WIB
269 view
Susi: Saya Perlu Pencitraan Buat Apa?
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Foto: Francisca Christy Rosana).
YOGYAKARTA, PESISIRNEWS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dirinya tidak peduli bahwa penenggelaman kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia dianggap sebagai pencitraan.

"Saya perlu pencitraan buat apa? Saya sudah dapat penghargaan dari APEC, bahkan dulu (sebelum menjadi menteri, Red) justru saya bisa naik kapal terbang kemana saja sesuka saya," katanya saat menjadi pembicara pada dialog bertema Saya Perempuan Antikorupsi di di Yogyakarta pada Rabu (10/12)

"Saya tidak peduli orang mau ngomong apa, yang penting kerja," kata Menteri Susi.

Susi mengatakan ia tidak memerlukan pencitraan seperti anggapan sebagian masyarakat. Sebab, karier yang membanggakan, kata dia, sudah ia peroleh jauh sebelum menjadi menteri.

Menurut Susi, penenggelaman kapal asing merupakan salah satu cara yang strategis untuk memberikan efek jera kepada para pencuri ikan. Jadi, upaya ini akan terus dilanjutkan.

Namun, tidak seluruh kapal asing pencuri ikan akan ditenggelamkan. Sebagian kapal yang disita akan dimanfaatkan untuk keperluan nelayan Indonesia.

"Tapi tidak akan dilelang," kata dia.

Ia mengatakan ekspansi kapal berbendera asing untuk mencuri ikan di perairan Indoneisa telah menimbulkan kerugian sumber daya laut dengan total mencapai Rp 300 triliun.

"Satu kapal saja dapat mencuri 600 ton (ikan, Red) per tahun. Kalau kapal asing ada 5.000 (unit, Red), sudah berapa kerugiannya?" Susi bertanya kepada para peserta.

Selain itu, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang selama ini tidak ditindak tegas, menurut dia telah mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak dapat merasakan kekayaan laut sendiri.

"Akibatnya, kemampuan masyarakat makan ikan bukan ikan laut, tapi justru yang bisa kita makan hanya ikan asin atau ikan yang kecil-kecil," kata Susi.(Ant)

SHARE:
Tags
beritaTerkait
Sekjen Kemendagri Tegasakan Demokrasi Konstitusional sebagai Dasar Berpemerintahan
Bupati dan DPRD Rohil Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2022
Politisi PKS : Pemerintahan Presiden Joko Widodo Amburadul Atau Tidak Jelas.
Kantor Gubernur Kalteng dilalap Si Jago Merah
Bupati Bengkalis Hadiri Pertemuan ADPM di Jakarta
DPPKAD Meranti Taja Bimtek Penyusunan APBD dan Penatausaha Keuangan
komentar
beritaTerbaru