Sabtu, 11 Juli 2026 WIB

Rp 16 Triliun Perjalanan Dinas 2015 Dipotong Presiden

- Senin, 24 November 2014 22:51 WIB
228 view
Rp 16 Triliun Perjalanan Dinas 2015 Dipotong Presiden
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla menyampaikan sambutan pada pertemuan dengan gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, Senin (24/11). Pertemuan tersebut guna membahas agenda pembangunan Indonesia ke depan guna meningkat
BOGOR, PESISIRNEWS.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya akan memotong anggaran perjalanan dinas dan rapat untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp 16 triliun karena tidak efisien.

“Saya beri contoh anggaran dinas dan anggaran rapat-rapat Rp 41 triliun. Saya perintahkan untuk potong, (jadi) Rp 25 triliun. Stop, cukup Rp 25 triliun, karena apa, seperti apa yang kita lihat perjalanan dinas dan rapat sampai hari ini hanya Rp 22 triliun. Jadi Rp 25 triliun sudah lebih dari cukup,” kata Presiden kepada wartawan di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/11).

Dengan demikian, menurut Presiden, sisa Rp 16 triliun dapat digunakan untuk pembangunan. “Sisanya dibicarakan dengan gubernur untuk apa-apa saja,” katanya.

Presiden menambahkan, pihaknya juga menyisir anggaran 2015 yang dinilai tidak efisien. Sehingga diharapkan dapat dialihkan ke program-program pembangunan infrastruktur.

Presiden mengatakan, pertemuannya dengan para gubernur seluruh Indonesia, Senin, untuk mendengarkan masukan dari daerah sekaligus menyinkronkan program pembangunan antara pusat dan daerah.

Selain itu, Presiden juga membicarakan terkait anggaran dan program-program pembangunan yang akan mulai dilaksanakan pada 2015.

“Ini tadi kita bicara mengenai 2015 karena dimulainya semua program dan proyek itu akan di awal 2015. Itu tadi kita sampaikan ke menteri juga kita sampaikan bahwa anggaran 2015 yang kira-kira bisa dipotong karena terlalu tidak efisien,” kata Presiden. (Ant)

SHARE:
Tags
Pemerintahan
beritaTerkait
Sekjen Kemendagri Tegasakan Demokrasi Konstitusional sebagai Dasar Berpemerintahan

Sekjen Kemendagri Tegasakan Demokrasi Konstitusional sebagai Dasar Berpemerintahan

Bupati dan DPRD Rohil Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2022

Bupati dan DPRD Rohil Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2022

Politisi PKS : Pemerintahan Presiden Joko Widodo Amburadul Atau Tidak Jelas.

Politisi PKS : Pemerintahan Presiden Joko Widodo Amburadul Atau Tidak Jelas.

Kantor Gubernur Kalteng dilalap Si Jago Merah

Kantor Gubernur Kalteng dilalap Si Jago Merah

Bupati Bengkalis Hadiri Pertemuan ADPM di Jakarta

Bupati Bengkalis Hadiri Pertemuan ADPM di Jakarta

DPPKAD Meranti Taja Bimtek Penyusunan APBD dan Penatausaha Keuangan

DPPKAD Meranti Taja Bimtek Penyusunan APBD dan Penatausaha Keuangan

komentar
beritaTerbaru