DPR RI, Pemprov Riau dan Anggota DPRD Gelar Rapat percepatan Proses Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Riau

PESISIRNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pemerintah Provinsi Riau, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat dengan Anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia yang membahas tentang  percepatan Proses Finalisasi Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, Kamis siang (4/2/2016) kemaren.

Rapat yang dipusatkan di ruang rapat Samithi Gedung Nusantara V, terlihat  hadiri Mentri lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang di wakili Dirjen tata ruang, Kementrian Perekonomian serta Perwakilan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI), serta Plt Sekda Provinsi Riau M Yafiz turut didampingi beberapa Anggota DPRD, Wali Kota dan Bupati Se-Provinsi Riau.

Rapat yang membahas tentang RTRW Provinsi Riau di Pimpin langsung Ketua DPD RI Irman Gusman dan di dampingi 2 orang anggota DPD RI asal Pemilihan Riau, Gaffar Usman, Hj Maimanah Umar. Bupati HM Wardan dalam sambutannya mengatakan, memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Mentri lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya yang telah memberikan harapan kepada Masyarakat Provinsi Riau khususnya Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Ia juga menyampaikan, dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil 16 Kecamatan termasuk kawasan Hutan sesungguhnya wilayah Kabupaten Inhil merupakan Wilayah yang memiliki Desa terbanyak se-Provinsi Riau dengan 128 Desa dan Kabupaten Inhil termasuk Kabupaten terluas di Provinsi Riau.

"Selama dua tahun Kabupaten Inhil dibawah kepemimpinan saya, beberapa Investasi yang akan kami laksanakan belum bisa berjalan karena terkendala RTRW tersebut, mudah-mudahan dengan adanya rapat ini memberikan jalan keluar bagi Pemkab Inhil," harapnya.

Adapun hasil rapat percepatan Proses Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Riau

1. Akan di lakukan di berikan Adendum terhadap wilayah yang memiliki kriteria, seperti; wilayah perkantoran, Rencana Pembanguna Jalan Tol serta fasilitas umum lainnya.

2. Akan di lakukan peninjauan secara Farsial

3. Dan untuk kawasan indsutri dan Komersial  akan di lakukan peninjauan ulang.  (ziz)


Cari berita Terkait lainnya. Silahkan Klik DISINI / DISINI

Puluhan Guru Bantu Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Adukan Nasibnya ke DPRD Inhil

Bupati Inhil, Herman Hadiri Paripurna DPRD, APBD Inhil 2026 Resmi Disahkan

Wabup Inhil Hadiri Paripurna DPRD Awali Masa Persidangan V Tahun 2026

Kuasa Hukum Ketua DPRD Soppeng Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan ASN

Banggar DPRD Inhil Sepakat Rencana Pinjaman Daerah Rp200 Miliar Tahun 2026 Resmi Dibatalkan

Ujian Konstitusional DPRD Kabupaten Inhil terkait Rencana Pinjaman 200 Milyar