Sesuai Konstitusi Hukum Islam Bisa Menjadi Hukum Positif

JAKARTA, PESISIRNEWS.COM - Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid mengatakan  sejumlah produk hukum nasional telah mengakomodir aturan Islam. Ini sudah dibuktikan dengan hadirnya berbaagai macam perundangan seperti undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH), Pengelolaaan Zakat, dan Penyelenggaraan Haji.

‘’Tidak bisa dinafikan regulasi itu memiiiki muatan hukum Islam,’’ kata Zainut dalam acara halaqah nasional bertajuk 'Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (10/12/2015).
Untuk itu, lanjut Zainut, harus ada lembaga atau pihak yang terus mengawal undang-undang agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini MUI harus  terus melakukan pendampingan dan juga memberikan kontribusi dalam penyusunan perundangan agar nanti dihasilkan regulasi yang sesuai dengan nilai keislaman.''

Selain itu, MUI juga  dituntut bisa  bekerja sama dengan partai politik berbasis Islam. Hal ini penting diakukan agar upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif dapat diwujudkan.

"Saya kira itu (hukum Islam jadi hukum positif) sah saja, asal sesuai konstitusi," ujar Zainut.


Cari berita terkait lainnya. Silahkan Klik DISINI / DISINI



Sumber: republika.co.id

Ketua MUI Inhil Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke-79: Teruslah Menjadi Pelindung dan Pengayom Masyarakat

MUI Pusat Bolehkan Warung Buka Siang Hari Saat Ramadan 2022 dan Larang Sweeping

Internal MUI Berharap KH. Miftachul Akhyar Tidak Mengundurkan Diri dari Ketum MUI

MUI Soal Kasus Bahar Smith Seret Nama Kapolri: Urusan Penegak Hukum, Tapi Jangan...

Boleh Mengucapkan Selamat Natal Dalam Konteks Menghormati dan Toleransi

MUI Tanggapi Maklumat Viral yang Diduga Dukung Anies Jadi Capres dan Terlibat Politik Praktis