Ridwan Kamil: Izin Proyek Meikarta Tidak Ada Masalah

Pesisirnews.com? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah telah ditetapkan sebagai tersangka suap.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menegaskan, perizinan tata ruang, IMB dan Amdal proyek milik Lippo Group tersebut merupakan kewenangan Pemkab Bekasi. Dia menjelaskan, Pemprov Jabar hanya sekadar merekomendasikan.

Baca Juga:

• Bupati Inhil Pastikan Penanganan Korban Gigitan Monyet Liar Berjalan Optimal
• Kapolres dan Bupati Inhil Turun Langsung Tinjau 11 Korban Gigitan Monyet, Pengobatan Gratis, Perburuan Terus Berlanjut

Perizinan (Tata ruang, Amdal, IMB dll) Meikarta adalah wewenang Pemkab Bekasi. Wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab. Dari 143 Ha yang diajukan Pemkab, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, November 2017 merekomendasikan seluas 85 Ha," tulis Ridwan Kamil dalam akun Twitterresminya, dikutip merdeka.com, Minggu (21/10). 

Baca Juga:

• Bupati Herman Dorong Hotel dan Swalayan Jadi Etalase Produk UMKM Unggulan Inhil
• Bupati Inhil dan Kapolda Riau Laksanakan Running Man di Kota Tembilahan

Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, pihaknya telah melakukan kajian tentang sejauh mana proses proyek Meikarta tersebut. Hasilnya, memang tak ditemukan persoalan dari rekomendasi yang dikeluarkan Pemprov Jabar semasa Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar.

"Dari kajian internal Pemprov, sementara ini tidak ada masalah fundamental tata ruang untuk yang 85 Ha. Namun jika ada masalah suap menyuap pada proses proyek ini di Pemkab Bekasi, maka Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil karena sudah ranah pidana," tegas Emil. 

Emil berjanji akan segera mendalami persoalan yang membelit CEO Lippo Group James Riady itu. Dia juga berjanji akan berlaku objektif melihat kisruh Meikarta yang tengah menjadi sorotan tersebut.

Sementara itu sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini baik 85 Ha yang direkomendasi di bulan Nov 2017 maupun menyikapi rencana di masa mendatang," tutup Emil.

Dalam kasus suap ini, KPK telah menahan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan 4 anak buahnya. Empat pejabat itu adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. 

Di kasus ini menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Yakni, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group.

Sementara satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group. KPK juga telah menggeledah kediaman James Riady. (Swararakyat.com)

Bupati Inhil Pastikan Penanganan Korban Gigitan Monyet Liar Berjalan Optimal

Kapolres dan Bupati Inhil Turun Langsung Tinjau 11 Korban Gigitan Monyet, Pengobatan Gratis, Perburuan Terus Berlanjut

Bupati Herman Dorong Hotel dan Swalayan Jadi Etalase Produk UMKM Unggulan Inhil

Bupati Inhil dan Kapolda Riau Laksanakan Running Man di Kota Tembilahan

Bupati Inhil dan Kopalda Riau Silaturahmi Dengan KKSS

Korban Gigitan Monyet Liar di Tembilahan Bertambah Jadi 10 Orang, Tim Gabungan Sisir Permukiman Gunakan Perahu Karet