RSCC Menolak Keras Penghentian Evakuasi Korban KM Sinar Bangun, Ini Sebabnya

Medan, Pesisirnews.com - Terkait dihentikannya evakuasi korban KM Sinar Bangun beberapa waktu lalu, Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC) secara tegas menolak keras penghentian evakuasi korban. 

Hal tersebut disampaikan Ratna Sarumpaet melalui pesan singkatnya yang diteruskan oleh Saharuddin selaku juru bicara dari SRCC Ahad (29/7) kepada Pesisirnews.com. 

Seperti diketahui, KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba pada Senin, tanggal 18 Juni 2018, dan Pemerintah menghentikan evakuasi korban pada Senin, tanggal 2 Juli 2018 dengan alas an keterbatasan alat/sumberdaya. 

Baca Juga:

• Tim KKP Evakuasi Diduga Bangkai Paus di Perairan Sungai Bahale Mandah
• Warga Temukan Jenazah Pria di Dalam Togok Jaring Ikan di Sungai Batang

Adapun penolakan keras penghentian evakuasi korban oleh RSCC pada saat digelarnya "TOBA INFORMAL MEETING" baru-baru ini yakni disebabkan karena :

1. Pencarian baru berlangsung dua minggu. 

Baca Juga:

• Wakapolres Inhil Bekali Kader HMI Materi Green Policing, Dorong Generasi Muda Peduli Lingkungan
• Inhil Dorong Hilirisasi Kelapa, Penguatan Perkebunan Rakyat Jadi Perhatian

2. Tiga hari sebelum Pemerintah menghentikan pencarian, Basarnas telah menemukan titik ordinat dimana kapal dan para korban terletak dan temuan itu sudah diumumkan ke public melalui media massa.

3. Pemerintah belun bekerja secara Maksimal. 

4. Pemerintah belum menggunakan alat yang ada di Indonesia, yang sesuai keterangan Kepala BPNB di Tigaras, sebenarnya ada di Jawa Timur. 

5. Pemerinta belum berusaha meminta bantuan Internasional. 

Atas keberatan-keberatan tersebut, *RSCC* pada tanggal 25 Juli 2018 telah menggelar "Toba Informal Meeting" di Hotel Danau Toba International. 

Dihadiri perwakilan Masyarakat Sipil, Tokoh-tokoh Adat, keluarga Korban dan perwakilan pemerintah dari tingkat Kabupaten hingga Pusat. 

*Toba Informal Meeting telah menghasilkan REKOMENDASI yang ditujukan kepada Presiden RI, Pemerintah Pusat, DPR-RI serta pihak-pihak yang berkepentingan*. 

"REKOMENDASI TOBA INFORMAL MEETING" :

A. Evakuasi Korban Mutlak dilanjutkan oleh negara, karena hal tersebut masih mungkin untuk dilaksanakan, oleh karena itu harus terus diperjuangkan melalui saluran gerakan kemanusiaan tingkat nasional maupun international, terhadap hal tersebut Ratna Sarumpaet Crisis Centre adalah lokomotif pergerakannya.

B. Mendesak DPR RI membentuk pansus dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan Evakuasi Korban KM. Sinar Bangun dilanjutkan

C. "Menuntut *Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo"* mengumumkan pada public bahwa Tragedi Tenggelamnya KM Sinar Bangun adalah Tragedi/Musibah Nasional. 

D. Mengingat tragedi Toba adalah akibat kelalaian Pemerintah, maka Toba Informal Meeting mendesak Presiden RI memimpin langsung kelanjutan Evakusi Korban KM. Sinar Bangun sebagai komitmen kemanusiaan dan tanggung jawabnya selaku kepala negara dan kepala Pemerintahan dan bila diperlukan, melakukan komunikasi Internasional, meminta dukungan dunia (PBB atau NGO International) 

E. Mendesak Pemerintah melakukan Evaluasi menyeluruh terhadap eksistensi dan kinerja Badan Otorita Danau Toba (BODT). 

F. Mendesak Pemerintah melakukan inventarisasi pelayaran di seputar Danau Toba.

G. RSCC segera membentuk Tim Teknis terdiri dari tokoh agama, tokoh masya-rakat, aktvis kemanusiaan, pemerhati lingkungan hidup, dan lain-lain. 

H. RSCC segera Mempersiapkan Tim Kajian menyangkut dampak Hukum, Politik, ekonomi, sosial, budaya, para wisata, lingkungan hidup, pertahanan, keaman-an, dan Hak-hak kemanusiaan jika korban KM. Sinar Bangun tidak di evakuasi.(Bim).

Tim KKP Evakuasi Diduga Bangkai Paus di Perairan Sungai Bahale Mandah

Warga Temukan Jenazah Pria di Dalam Togok Jaring Ikan di Sungai Batang

Wakapolres Inhil Bekali Kader HMI Materi Green Policing, Dorong Generasi Muda Peduli Lingkungan

Inhil Dorong Hilirisasi Kelapa, Penguatan Perkebunan Rakyat Jadi Perhatian

Diduga Bangkai Paus Sepanjang 8 Meter Ditemukan Terdampar di Tepian Pantai Bakau Mandah

Evaluasi Pemerintah Digital 2026, Kepala Diskominfops Inhil Dorong Penguatan SDM