Sejarah Hari Ibu, Ternyata Sempat Ditolak Oleh Kelompok Ini

Pesisirnews.com - Hari Ibu menjadi momen yang spesial bagi masyarakat Indonesia setiap tanggal 22 Desember.

Perayaan ini pun dirayakan dengan berbagai ungkapan terimakasih kepada sang Ibu.

Namun, apakah kita sudah mengetahui sejarah hari peringatan ini? Berikut sejarah Hari Ibu melansir tribunjogja.com.

Baca Juga:

• Bhabinkamtibmas Desa Belaras Koordinasi Pendataan Lahan Jagung untuk Dukung Swasembada Pangan
• Disdik Inhil Pastikan SPMB 2026 Berjalan Transparan dan Gratis, Pendaftaran Tetap Dibantu Sekolah Jika Terkendala Sistem

Hari ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember ini berawal dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 Desember 1928.Kemudian Pada 22 Desember 1953, dalam acara peringatan kongres ke-25, Presiden RI Soekarno menetapkannya sebagai Hari Ibu Nasional melalui Dekret Presiden RI No. 316 Tahun 1953. Sejak saat itulah, setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia.

Kongres pertama tersebut digelar di Pendopo Dalem Jayadipuran, yang sekarang menjadi Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta.

Baca Juga:

• SPMB 2026 di Inhil Gunakan Sistem Elektronik, Disdik Jamin Transparan dan Tanpa Pungutan
• Aksi Heroik Anggota Polsek Kota, Berhasil Amankan Dua Orang Terduga Begal !

Adapun dalam pertemuan tersebut didiskusikan isu-isu yang menyangkut perempuan terutama soal hak di bidang pendidikan dan pernikahan. Mereka memperjuangkan bagaimana perempuan bisa memiliki hak yang sama dengan lelaki dalam kedua hal tersebut.

Berdasarkan penelusuran, Kongres Perempuan Indonesia ini diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera.

Ada sekitar 1000 orang yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Diantaranya para tokoh perwakilan dari organisasi-organisasi terkemuka di Hindia Belanda, antara lain perkumpulan Boedi Oetomo, Pemuda Indonesia, PSI, Walfadjri, Jong Java, Jong Madoera, Muhammadiyah, dan Jong Islamiten Bond. Serta perwakilan dari organiasi perempuan antara lain Wanita Utomo, Aisyiah, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Taman Siswa, Sarekat Islam Wanita, dan Jong Islamiten Bond Dames Afdeling.

Dari kongres ini, diperoleh beberapa keputusan, meliputi :

1. Pendirian badan federasi bersama untuk menyatukan organisasi-organisasi perempuan bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI.

2. Menerbitkan surat kabar dengan susunan pengurus dari anggota PPPI yang antara lain Nyi Hadjar Dewantara, Hadjinah, Ny Ali Sastroamidjojo, Ismoediati, Budiah dan Soenaryati.

3. Mendirikan studiefonds yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan tidak mampu.

4. Melakukan penguatan pada kegiatan kepanduan putri.

5. Mencegah terjadinya perkawinan anak-anak.

6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah yang berisi tuntutan supaya diadakan fonds atau dana bagi janda dan anak-anak, tuntutan tak mencabut dana pensiun, memperbanyak sekolah untuk putri.

7. Serta tuntutan kepada Raad (pengadilan) agama agar setiap proses thalak bisa diperkuat dengan bukti tertulis dan sesuai dengan peraturan agama.

Ditolak kaum kolot

Ketua Kongres RA Soekonto dalam sambutannya menjelaskan bahwa kongres ini tak terlepas dari tentangan kaum kolot yang masih memandang rendah kaum perempuan.

Dalam buku berjudul Kongres Perempuan Pertama karya Susan Blackburn disebutkan bahwa tentangan tersebut terutama berisi kritik antara lain yang memendang bahwa perempuan Indonesia belum matang untuk berserikat, bermufakat dan berkumpul.

Disebutkan pula bahwa perempuan Indonesia tidak perlu memikirkan kehidupan lantaran itu merupakan tanggung jawab laki-laki.

"Zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Oleh karena itu, zaman ini sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Sudah pasti perkataan saya ini tidak bermaksud melepaskan perempuan Indonesia dari dapur. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum. Artinya perempuan tidak menjadi laki-laki, perempuan tetap perempuan, tetapi derajatnya harus sama dengan laki-laki, jangan sampai direndahkan seperti jaman dulu," demikian salah satu potongan dalam sambutan yang dibacakan Ketua Kongres.

Atas dasar itulah, para kaum pergerakan perjuangan hak perempuan ini kemudian menggagas untuk melaksanakan kongres yang kemudian disebut Kongres Perempuan Pertama.

Sumber Tribun Pekanbaru 

Bhabinkamtibmas Desa Belaras Koordinasi Pendataan Lahan Jagung untuk Dukung Swasembada Pangan

Disdik Inhil Pastikan SPMB 2026 Berjalan Transparan dan Gratis, Pendaftaran Tetap Dibantu Sekolah Jika Terkendala Sistem

SPMB 2026 di Inhil Gunakan Sistem Elektronik, Disdik Jamin Transparan dan Tanpa Pungutan

Aksi Heroik Anggota Polsek Kota, Berhasil Amankan Dua Orang Terduga Begal !

Gema Muharam Herman Berharap Acara Keagamaan untuk Meningkatkan Nilai Spritual Masyarakat

Pemkab Inhil Besinergi Dengan Tim Penggerak PKK Dalam Mengelola Makanan Sehat