Waketum MUI: Munajat 212 Sudah Melenceng

Pesisirnews.com - Wakil Ketum Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi menyayangkan sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Malam Munajat 212 yang tidak mampu mengendalikan kegiatan tersebut agar tetap berada pada arah dan tujuan semula.

Yaitu untuk kegiatan berdoa, berzikir dan bermunajat kepada Allah SWT. Untuk memohon keselamatan bangsa dan negara.

Baca Juga : Pesan Istri Sandi Untuk Milenial: Jangan Golput

Baca Juga:

• Bupati Herman dan ketua PMI Peringati Hari Kesehatan Nasional
• Usai Pilkada, Mafirion Ajak Masyarakat Bersatu Melalui Sosialisasi Empat Pilar*

"Munajat 212 sudah melenceng. Tujuannya menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung mendukung salah satu paslon capres tertentu," kata Zainut dalam pernyataan resminya, Sabtu (23/2) seperti dilansir dari Jpnn.com.

Sebagai lembaga keagamaan, lanjutnya, MUI tidak boleh terseret ke dalam kegiatan politik praktis. Sebab, hal tersebut tidak sesuai dengan karakter, khittah dan jati diri MUI sebagai tenda besar umat Islam yang menjadi wadah berhimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dari berbagai ormas Islam. MUI memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, panduan, dan perlindungan kepada semua umat Islam.

Baca Juga:

• Pj Bupati Inhil Erisman Yahya Hadiri Pertemuan dengan Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara
• Pendidikan Budaya Politik di Kabupaten Indragiri Hilir Tingkatkan Kesadaran Politik Masyarakat

Baca Juga : Empat Ribu Peserta Akan Hadiri Millennial Road Safety Festival 2019 di Taman Kota Bangkinang

"Politik yang dibangun oleh MUI adalah politik kemuliaan yang berorientasi kepada persatuan, persaudaraan, dan kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan politik praktisan yang menimbulkan perpecahan, permusuhan dan konflik sesama anak bangsa," tuturnya.

Untuk hal tersebut, MUI harus memposisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada dan tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik praktis. Apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu.

MUI tidak pernah melarang pengurusnya untuk berkecimpung di bidang politik praktis sepanjang hal tersebut dilakukan atas nama pribadi bukan institusi. Karena hal itu merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi.

Baca Juga : Edby Prabowo : Prabowo di Serang PribadinyaTapi Tak Membalas Di Hadapi dengan Tenang Itulah "The Real Prabowo"

"Kami mengimbau kepada Pimpinan MUI di seluruh Indonesia agar memfungsikan organisasi MUI sebagai perekat dan pemersatu umat. Apalagi saat ini bangsa Indonesia sedang menyelenggarakan hajatan nasional yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif," tuturnya.

"Hendaknya MUI membantu menciptakan situasi yang kondusif, ikut mendinginkan suasana selama masa kampanye, agar pesta demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan menggembirakan," sambungnya.

Bupati Herman dan ketua PMI Peringati Hari Kesehatan Nasional

Usai Pilkada, Mafirion Ajak Masyarakat Bersatu Melalui Sosialisasi Empat Pilar*

Pj Bupati Inhil Erisman Yahya Hadiri Pertemuan dengan Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara

Pendidikan Budaya Politik di Kabupaten Indragiri Hilir Tingkatkan Kesadaran Politik Masyarakat

Pj Bupati Inhil Terima Penghargaan Pengendali Inflasi Terbaik tahun 2023 se-Indonesia

Fakta Baru Penembakan Donald Trump, Ini Identitas Pelaku