Menaker : Presiden memberikan solusi agar PP JHT direvisi kembali

PESISIRNEWS.COM, PONTIANAK – Peraturan Pemerintah Jaminan Hari Tua (PP JHT) yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2015 telah mengalami penolakan dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga tampak begitu mendadak bagi masyarakat.

Dengan banyaknya penolakan itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri pun mengungkapkan pihaknya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun berusaha untuk mencari jalan keluar. "Presiden memberikan solusi agar PP JHT direvisi kembali," terang Hanif saat berkunjung ke perusahaan perkebunan sawit, PT Bumi Pratama Khatulistiwa Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (9/7).

Mengenai revisi PP JHT, Hanif menjelaskan, peraturan lama akan tetap berlaku kepada para pekerja atau buruh yang telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum 1 Juli 2015. Maksudnya, kata dia, mereka bisa melakukan pencairan dana JHT dengan syarat yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, lanjutnya, mereka sudah memenuhi syarat kepesertaan selama lima tahun dan dana akan cair dengan masa tunggu satu bulan. "Dananya bisa diambil 100 persen," jelas Hanif.

Kemudian, Hanif juga mengungkapkan perihal para pekerja atau buruh  yang mengalami PHK setelah 1 Juli 2015. Menurutnya, pencairan dana JHT mereka harus menunggu masa perevisian PP JHT selesai terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Menteri Hanif berharap PP JHT ini bisa selesai sesegera mungkin.

Sumber : republika.co.id

Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu 13,42 Gram di Kecamatan Kempas

Sambut HAN 2026, Pesan Menteri Imipas Agus dan KSP Dudung ke Anak Binaan "Masa Depan Kalian Masih Cerah".

Green Policing dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Digelar di SMPN 02 Tembilahan

Persiapan Peringatan Hari Anak Nasional 2026 Mulai Dibahas

Grand Final Joged Mande Jadi Puncak Peringatan Hari Anak Nasional di Inhil

Bupati Herman Tinjau Lokasi Abrasi di Tanah Merah, Salurkan Bantuan dan Siapkan Langkah Penanganan Jangka Panjang