Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat Kunjungi Kampar

Kampar, Pesisirnews.com - Bupati Kampar yang diwakili Seketaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M.Si menerima kunjungan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar. 

Acara dilaksakan Stanum Bangkinang Kota, Rabu (25/7),  dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Febrinaldi Tridarmawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Zulia Darma, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cokroaminoto, Lembaga Adat Kampar (LAK), Akademisi, dan LSM.

Dalam acara tersebut Sekda menyambut baik upaya yang dilakukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat untuk memberikan payung hukum terhadap tanah ulayat yang selama ini masih dalm bentuk Peraturan Daerah. 

Baca Juga:

• Kapolda-Pangdam Cek Karhutla Siak, Empat Wilayah Riau Jadi Atensi
• Kasus Viral TikTok di Kuansing, Polisi Kedepankan Hukum dan Kerukunan

Kawasan Hutan Adat atau tanah ulayat di Kabupaten Kampar telah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya, baik itu untuk lokasi dan keberadaan di kawasan mana saja sudah lama ada, namun pengelolaan dan pemanfaatannya wilayah adat yang belum maksimal.

Dalam upaya menetapkan dan menyelamatkan tanah ulayat dapat ditetapkan secara Nasional, Pemda dalam hal ini mendukung seluruh program Kementerian Lingkungan Hidup RI, dan bekerja sama dengan melibatkan peneliti dari Tim WRI (World Resource Institute) untuk di wilayah Kabupaten Kampar.

Baca Juga:

• Hadiri Maulid Nabi, Plh Bupati Yuliantini Resmikan Gedung BKMT Desa Tanjung Raja
• Plh Bupati Yuliantini Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Pulau Burung

Sekda juga berpesan agar seluruh kawasan tanah ulayat di Kampar sejalan dengan program Pemerintah Pusat, berkenaan kebijakan nasional menyangkut hutan adat yang merupakan salah satu target capaian dari Pemerintahan Presiden Jokowi, sebagai salah satu bentuk perluasan pengelolaan lahan berbasis masyarakat.

Agar ke depannya hutan adat merupakan representasi dari bentuk pengelolaan hutan dan lahan yang dimiliki secara komunal, dikelola dengan menggunakan pendekatan adat dan juga dapat tertata serta kelestarian terjaga yang berada di suatu wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), kata Yusri.

"Untuk itu kami sangat bersyukur dengan kehadiran rombongan dari KLHK dan mendukung program atau proses penetapan hutan adat tersebut". Kata Yusri

Ditambahkan Yusri lagi, Pemda Kampar dan Datuk-datuk di Kampar sudah lama memperjuangkan lahan dan hutan di Kampar agar tidak dikelola atau disalahgunakan untuk alasan apapun, Apalagi bagi Datuk dan Ninikmamak yang akan kehilangan wilayah atau kawasan hutan adatnya,terang Yusri.

"Bersama kita kawal kawasan hutan adat, agar tetap ada dan tertata serta dapat dikelola hutan dan lahan yang dimiliki secara komunal, dikelola dengan menggunakan pendekatan adat dan kejelasan keberadaan di suatu wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA)",terang Yusri

Regional Manager WRI Rakhmat Hidayat mengatakan bahwa WRI merupakan lembaga lingkungan Hidup. Kabupaten Kampar dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah panutan yang paling baik. Pemkab Kampar dinilai sangat progresif melindungi hutan adat. Hanya Kabupaten Kampar yang mengakui secara formal baik dalam negeri maupun luar negeri, dan Kabupaten Kampar ikut mengakui secara resmi adanya hutan adat.

Rakhmat Hidayat mengungkapkan bahwa WRI Indonesia, didirikan di Indonesia dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia. WRI merupakan lembaga penelitian independen yang mewujudkan gagasan besar menjadi aksi nyata untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan manusia.

WRI percaya potensi hutan di Kabupaten Kampar akan menjadi pemimpin internasional dalam usaha mencapai keberlanjutan. Rumah dari salah satu keanekaragaman hayati terbesar di dunia, pemilik kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besar, dan juga ekonomi yang beragam. 

WRI Indonesia bertujuan untuk membawa inovasi dalam penelitian dan bisnis, dalam rangka menciptakan kondisi yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan. "Kami ingin berkontribusi dalam pencapaian pada visi ambisius nasional, dengan bekerja bersama para pemimpin di sektor publik dan swasta serta organisasi masyarakat sipil, dalam mengubah gagasan-gagasan besar menjadi aksi nyata,"pungkasnya. (Hms kpr/am).