Ternyata Gaji Ahok Sebagai Bos di BUMN Pertamina Lebih Besar Dibandingkan Gaji Presiden Jokowi

PESISIRNEWS.COM - Ternyata gaji Ahok sebagai bos di BUMN Pertamina lebih besar dibandingkan gaji Presiden Jokowi.Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok akan menerima gaji miliaran rupiah setiap bulan.Menteri BUMN,

LIHAT JUGA ;Polres-Kampar-Adakan-Apel-Gelar-Pasukan-Jelang-MTQ-ke-38-Prov--Riau-dan-Pilkades-Serentak-2019

Baca Juga:

• Selamatkan 50 Ribu Jiwa, Polda Riau Musnahkan Sabu Senilai Rp19,8 Miliar
• Pemkab Inhil Mendukung Program POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran)

Erick Thohir sudah resmi menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina."Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019) dikutip dari Kompas.com.

LIHAT JUGA ;Dilantik-Sebagai-Bunda-PAUD-Kampar--Hj--Muslimawati-Siap-Majukan-PAUD-di-Kabupaten-Kampar

Baca Juga:

• Bupati Herman sambut Wakapolda Riau, perkuat sinergitas pemerintahan dan keamanan daerah
• Wakapolda Riau Kunjungi Polres Inhil, Tanam Pohon dan Serahkan Enam Mesin Ketinting untuk Nelayan

Melansir Tribun Timur, berdasar laporan kinerja keuangan Pertamina pada 2018, disebutkan jika kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya untuk 17 direksi dan komisaris mencapai 47,23 juta dollar AS atau setara Rp 671 miliar per tahun.

Jika Rp 671 miliar dibagi kepada 17 orang direksi dan komisaris, maka tiap orang menerima Rp 39 miliar setahun atau Rp 3,25 miliar per bulan.

Kalahkan Gubernur dan Presiden

Gaji direksi dan komisaris Pertamina mengalahkan gaji dan tunjangan Presiden Jokowi senilai Rp 62,74 juta per bulan.

[MGID]

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Sementara itu gaji pokok dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta, jabatan yang pernah diduduki Ahok, ialah senilai Rp 8,4 juta per bulan.

Namun, setiap bulan Gubernur DKI Jakarta mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000.

Setiap bulan, BPO Gubernur DKI Jakarta mencapai miliaran rupiah.

Sementara itu, Ahok akan dilantik menjadi Komisaris Utama Pertamina pada Senin (25/11/2019).

Pengangkatan Ahok akan dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) Pertamina.

Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

"Setelah keluar surat (persetujuan dari presiden) akan dilakukan RUPS.

RUPS akan dilakukan hari senin untuk Pertamina mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina," ujarnya, Jumat (22/11/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Tugas dan Wewenang

Arya menjelaskan, Ahok akan langsung diminta menjalankan tugas yang diberikan Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Setelah diputuskan Pak Ahok langsung tugas. Tugasnya melakukan pengawasan, diatribusi, efisiensi dan persoalan kilang-kilang (milik Pertamina)," kata Arya.

Secara garis besar, tugas Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah pengawasan.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tugas seorang komisaris BUMN yakni mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero, serta memberikan nasehat kepada direksi.

[ADSENSE]

https://bangka.tribunnews.com

Selamatkan 50 Ribu Jiwa, Polda Riau Musnahkan Sabu Senilai Rp19,8 Miliar

Pemkab Inhil Mendukung Program POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran)

Bupati Herman sambut Wakapolda Riau, perkuat sinergitas pemerintahan dan keamanan daerah

Wakapolda Riau Kunjungi Polres Inhil, Tanam Pohon dan Serahkan Enam Mesin Ketinting untuk Nelayan

Kapolda Riau Warning Keras Anggota: Terlibat Narkoba Tak Ada Ampun, Pengguna hingga Pengedar Ditindak Tegas

Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Wakapolda Riau Hadiri Deklarasi Rupat Utara Bersinar